Pilkada Serentak

Masa Tenang Berpotensi Jadi Momentum Serangan Fajar

Serangan fajar sasarannya adalah pemilih yang pragmatis transaksional karena pemilu bagian dari pesta demokrasi. 

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Krisantus Heru Siswanto 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Cerdas Demokrasi Indonesia, Krisantus Heru Siswanto mengingatkan potensi adanya serangan fajar dimasa tenang sebelum pencoblosan pada 9 Desember 2020.

"Harapannya masa tenang menjadi masa permenungan, kontemplasi dan evaluasi bagi para calon dan tim kampanye untuk menenangkan diri sembari beristihat sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun pengawas pemilu harus tetap mewaspadai gerak-gerik peserta pemilu untuk akan mempengaruhi pemilih dengan memberi sejumlah uang yang bisa dikenal dengan sebutan serangan fajar," kata Krisantus Heru Siswanto, Senin 7 Desember 2020.

Serangan fajar hanya dikenal di Indonesia biasanya dilakukan malam atau dini hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara secara serempak pula. 

Serangan fajar sasarannya adalah pemilih yang pragmatis transaksional karena pemilu bagian dari pesta demokrasi.

Baca juga: Kapolresta Pontianak Bakal Bentuk Satuan OTT Serangan Fajar

Dimana imej masyarakat yang namanya pesta tentu tidak setiap tahun dilaksanakan. Maka si peserta pesta dalam budaya tertentu harus memberi sejumlah uang kepada para undangan yang datang.

Selain itu karena pestanya 5 tahun sekali tentu gaweannya berbeda dengan pesta pernikahan ini adalah pesta untuk memilih kepala daerah dan menjadi suatu kewajaran si calon kepala daerah memberi sejumlah uang menurut kelompok tertentu. 

Money politik atau politik uang dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu, kata Krist merupakan kategori perbuatan pidana pemilihan atau pemilu yang dilarang oleh peraturan perundangan-undangan di negara kita. 

Bahwa money politik atau politik uang dapat mempengaruhi pemilih menentukan pilihannya. 

"Seyogyanya pemilih harus menentukan pilihannya sendiri secara merdeka sebagaimana asas pemilu di negara kita yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil," tuturnya.

Harapannya, lanjut dia, bahwa setiap masyarakat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk kemajuan daerahnya 5 tahun ke depan.

Masyarakat tidak memilih bak kata pepatah memilih kucing dalam karung sebagaimana mewujudkan pemilu yang berintegritas yang dikumandangkan oleh negara sebagai rujukan terpenting yaitu calon yang berintegritas dan masyarakat yang berintegritas pula. 

Sosialisasi mewujudkan pemilu berintegritas menjadi concern hampir semua lembaga negara termasuk ekspert pemilu. 

Walaupun memang ia percaya bahwa siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah adalah pilihan terbaik masyarakat. 

Baca juga: Bacaan Doa Sebelum Belajar dan Doa Selesai Belajar

Selain itu juga bahwa kepala daerah yang terpilih bukan pemimpin kelompok tertentu tetapi kepala daerah yang dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat menggerakkan roda pemerintahan yang memprioritaskan  pembangunan masyarakat dalam hal ini sumber daya masyarakat dan pembangunan infrastruktur secara adil. 

"Kami mengimbau waspadai money politik atau politik uang jangan karena nila setitik kita menyesal selama 5 tahun. Pilihlah pemimpin yang berintegritas dan visioner yang berpihak kepada masyarakat yaitu kompeten, harmonis dan sejahtera," pesan dia. 

"Sebagai masyarakat yang cerdas mari kita menjadi pemilih yang cerdas tidak menjadikan pemilu berintegritas sebagai slogan," tutupnya.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved