Fraksi PKS-PPP DPRD Kalbar Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala Dinas yang Tak Maksimal

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Provinsi Kalbar, Arif Joni Prasetyo meminta Gubernur mengevaluasi kinerja kepala dinas atau OPD yang tidak maksimal dalam penyerapan anggaran.

Hal ini dikatakan pria yang juga Ketua DPW PKS Kalbar ini saat membacakan Pendapat Akhir (PA) Fraksi PKS-PPP dirapat paripurna, Senin 23 November 2020.

Diungkapkannya, sikap optimisme yang dibangun hendaknya sejak awal tahun anggaran sudah disambut dengan persiapan-persiapan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada untuk dapat melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati atau dianggarkan.

Dengan adanya persiapan awal, kata dia, maka pelaksanaan program dapat dilakukan dengan optimal, profesional dan lebih cepat.

Dampaknya adalah pada realisasi serapan anggaran dapat lebih maksimal, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Baca juga: Tok! APBD Kalbar 2021 Disetujui, Segini Jumlahnya

Bukan itu saja, tidak ada ketergesa-gesaan di akhir tahun anggaran atau triwulan keempat, yang berdampak pada mutu atau kualitas program. 

"Kepada saudara Gubernur kami berharap segera dilakukan evaluasi terhadap OPD yang serapan anggarannya rendah.

Bahkan ke depan, jika ada OPD yang kerjanya lamban, tidak optimal, maka cepat dilakukan evaluasi dan perbaikan," pintanya.

Karena dari program yang dibahas, lanjut Arif, tidak terlepas dari upaya pencapaian visi misi dari Gubernur, yang menjadi janji-janji politik saat kampanye lalu.

Karena tahun-tahun berjalan inilah, kata Arif, saatnya merealisasikan visi misi tersebut secara nyata.

Kemudian, ujar Arif, dengan postur anggaran yang sangat optimis, dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih dalam bayang-bayang pandemi Covid-19, maka pihaknya berharap agar Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dapat mengambil langkah-langkah strategis, efektif dan efisien, serta melakukan berbagai terobosan atau inovasi program, agar apa yang menjadi target peningkatan pendapatan daerah dapat diwujudkan.  

Selanjutnya, kata Arif, menjadi dambaan bersama bahwa kehadiran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) mampu memberikan kontribusi yang nyata pada APBD.

Oleh karena itu, dikatakannya Fraksi PKS-PPP setuju dan mendukung upaya Gubernur untuk melakukan evaluasi dan mengambil langkah-langkah strategis dalam pembenahan BUMD dalam kiprahnya bagi pembangunan di daerah ini.

"Evaluasi ini perlu, agar keberadaan BUMD ini tidak menjadi beban dalam APBD kita, justru yang diharapkan mampu berkontribusi untuk daerah," terangnya.