Breaking News:

Indonesia Lawyers Club

TOPIK ILC Tv One 24 November 2020, Judul ILC Terbaru Soal Pencopotan Gubernur, Live Streaming Tv One

Berikut beberapa alternatif link live streaming Tv One yang bisa dicoba untuk menyaksikan siaran langsung ILC Tv One edisi Selasa 24 November 2020

Penulis: Ishak | Editor: Ishak
KOLASE/TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Berikut TOPIK ILC Tv One 24 November 2020, Yuk simak pembahasan dan diskusi Judul ILC Terbaru Soal Pencopotan Gubernur, Live Streaming Tv One / ILUSTRASI. 

Ketentuan Terkait Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah, Lihat Penjelasan Berikut

Dikutip dari Kompas.com, berikut beberapa penjelasan mengenai ketentuan pemberhentian kepala daerah, termasuk gubernur.

Ketentuan pemberhentian kepala daerah Berdasarkan pasal 79 UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan ketentuan pemberhentian kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Baca juga: ILC Terbaru di Jadwal ILC 17 November 2020, Karni Ilyas Singgung Protokol Kesehatan | TvOne Live

2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

- Mekanisme pemberhentian kepala daerah

A. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan dengan ketentuan berikut: Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dan/atau melakukan perbuatan tercela

B. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir

C. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final

Baca juga: ILC Malam Ini di Tv One Tak Tayang Lagi di Tv One Live, Ada Apa? | Twitter ILC Tv One Sampaikan Maaf

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved