Breaking News:

Calon Kepala Daerah di Kalbar Lebih Doyan Kampanye Dengan Cara Konvensional Daripada Daring

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menjelaskan, berdasarkan catatan jajaran di Bawaslu yang menggelar pilkada mayoritas calon masih menggunakan me

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ENRO
Ilustrasi Pilkada Serentak di Kalbar 2020 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Para calon kepala daerah yang berkompetisi pada pilkada 2020 ditujuh Kabupaten di Kalbar belum sepenuhnya memaksimalkan kampanye via daring sesuai anjuran penyelenggara pemilu.

Padahal, kampanye via daring tersebut dianjurkan dimasa pandemi covid 19.

Seperti diketahui, kampanye daring dimaksud ialah dengan pembuatan laman resmi pasangan calon, menyebarkan konten di akun resmi media sosial, konferensi virtual hingga penayangan siaran langsung kegiatan kampanye.

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menjelaskan, berdasarkan catatan jajaran di Bawaslu yang menggelar pilkada mayoritas calon masih menggunakan metode konvensional.

Pokja Rumah Demokrasi Sarankan Calon Kepala Daerah Kampanye via Daring

Sehingga tak ayal, upaya dan metode kampanye yang dilakukan oleh para calon menyebabkan adanya sanksi dari Bawaslu karena melanggar protokol kesehatan.

"Pengawas kita belum menemukan kampanye daring yang dilakukan paslon, walaupun sudah ada yang konsultasi dan sudah ada digital flyer yang berkembang tentang kampanye daring, namun belum dilaksanakan," kata Faisal, Kamis, 8 Oktober 2020.

"Artinya sepanjang ini, tarikan data kita terakhir semua masih tatap muka dan pertemuan terbatas," tambah mantan Ketua KPID Kalbar ini.

Dipaparkan Ical, sapaan akrabnya, berdasarkan data, pertemuan terbatas sudah digelar sebanyak 205 kali dan tatap muka sebanyak 113 kali oleh para calon.

"Jumlah kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan ada enam kegiatan, yang bentuk pelanggaran protokolnya semua ada 10, misalnya ada tidak pakai masker, tidak jaga jarak, tidak ada handsanitizer, tidak ada cek suhu tubuh, ada juga jumlah masyarakat yang melebihi kapasitas dari yang ditentukan," imbuhnya.

Lebih lanjut Faisal menjelaskan, jika dalam metode kampanye daring pihaknya juga tentu memperkuat pengawasan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved