Breaking News:

DUGAAN KORUPSI Kantor PUPR Disegel Polda Kalbar, Gubernur Sutarmidji Minta Proses Hukum Jalan Terus

Sutarmidji menegaskan bahwa dirinya tidak mencampuri proses hukum yang ada dan ia meminta proses tersebut dilanjutkan dan berjalan.

Penulis: Syahroni | Editor: Syahroni
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas dari penyidik tindak pidana korupsi Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan pemeriksaan berkas-berkas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu 30 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan berkas-berkas tersebut sehubungan dengan kasus korupsi anggaran jalan di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memberikan komentar terkait penyegelan beberapa ruangan kerja di Dinas PUPR Provinsi Kalbar oleh Dirkrimsus Polda Kalbar terkait dugaan korupsi.

Sutarmidji menegaskan bahwa dirinya tidak mencampuri proses hukum yang ada dan ia meminta proses tersebut dilanjutkan dan berjalan.

"Penyegelan itu berkaitan dengan proyek yang ada di Sambas Tanah Hitam, kalau tidak salah saya. Anggaran diatas Rp 12 miliar tapi dikerjakan tidak sesuai dengan spek," ucap Sutarmidji saat diwawancarai, Rabu (30/9/2020).

Ia kembali menegaskan tidak mencampuri proses hukum, proses hukum harus berjalan dan mengalir.

"Saya berharap semuanya transparan, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi jajaran PUPR serta jajaran pemerintah Provinsi Kalbar. Jangan mencoba bermain-main dalam penggunaan anggaran," katanya.

 Lantik Pjs Bupati Bengkayang, Ini Saran Gubernur Sutarmidji Kepada Yohanes Budiman

Selama ini, ia menjelaskan sering mengingatkan kepada jajaran Pemprov Kalbar jangan serahkan proyek atau pekerjaan di jajaran kepada mereka oknum kontraktor yang tidak bertanggungjawab.

Sebab ada oknum kontraktor yang sudah memenangkan proyek dan diserahkan kembali pada kontraktor lainnya.

"Saya sudah ingatkan jajaran pada PPK jangan berikan proyek pada kontraktor nakal. Kontraktor seperti ini harus diblokir dan jangan dimenangkan saat tender," katanya.

Kemudian ia mengingatkan pada pokja, biro pengadaan barang dan jangan terpengaruh pada orang yang menawar paling rendah jadi pemenang. Padahal tidak masuk akal dan tidak realistis.

Ia ambil contoh Rumah Sakit Sudarso, seharusnya Februari sudah diresmikan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved