Breaking News:

BPJS Kesehatan Gandeng Kejari Pontianak Tingkatkan Kepatuhan Badan Usaha

Dalam kegiatan tersebut, hadir 13 Badan Usaha yang masih belum patuh melaksanakan kewajibannya antara lain Kewajiban mendaftarkan seluruh pekerjanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
BPJS Kesehatan Cabang Pontianak bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Pontianak berikan pemahaman kepada beberapa badan usaha yang masih belum patuh melaksanakan kewajibannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) belum lama ini. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha di Kota Pontianak, BPJS Kesehatan Cabang Pontianak bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Pontianak berikan pemahaman kepada beberapa badan usaha yang masih belum patuh melaksanakan kewajibannya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam kegiatan tersebut, hadir 13 Badan Usaha yang masih belum patuh melaksanakan kewajibannya antara lain Kewajiban mendaftarkan seluruh pekerjanya kedalam program JKN-KIS, kewajiban membayar iuran tepat waktu, serta kewajiban menyampaikan data secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.

Ini Syarat Melanjutkan BPJS Kesehatan

Lewat Goes to Customer, BPJS Kesehatan Pontianak Sosialisasikan Program JKN-KIS

Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Pontianak Abram Marojahan mengatakan kepada seluruh Badan Usaha yang hadir agar dapat melaksanakan kewajibannya secepat mungkin sehingga tidak dilakukan upaya-upaya hukum lainnya.

"Sesuai dengan MOU yang telah ditandatangani antara BPJS Kesehatan dan Kejaksaan dalam meningkatkan kepatuhan Badan Usaha BPJS Kesehatan dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada kejaksaan melalui SKK (Surat Kuasa Khusus) untuk selanjutnya dilakukan upaya hukum lainnya baik litigasi dan non litigasi," tutur Abram beberapa waktu lalu. 

Lebih lanjut, Abram mengajak kepada seluruh Badan Usaha agar segera melakukan upaya-upaya maksimal untuk melaksanakan kewajibannya dalam Program JKN-KIS.

Ia pun berkomitmen bagi badan usaha yang masih memiliki kendala, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Pontianak serta seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan solusi atas permasalah tersebut.

"Mari bersama-sama melalui kegiatan kita diskusikan apa permasalahan yang dihadapi seluruh badan Usaha terutama dalam hal melunasi tunggakan iuran Program JKN-KIS. Apa yang menjadi kendala kalau masih bisa kita berikan solusi pasti kita akan lakukan upaya terbaik agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari," tambah Abram.

Senada dengan hal tersebut Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo menginformasikan terkait program relaksasi iuran dalam Program JKN-KIS.

Tomo menjelaskan peserta JKN-KIS yang menunggak iuran termasuk Badan Usaha dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan melunasi tunggakan iuran selama 6 bulan, apabila masih terdapat sisa tunggakan akan diberikan kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021.

"Sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat yang saat ini tengah mengalami kesulitan karena dampak Pandemi Covid-19, BPJS Kesehatan membuka program Relaksasi Iuran. Badan Usaha juga dapat menjadikan program ini sebagai solusi agar kepesertaan Program JKN-KIS pekerja dapat terus aktif," tutur Tomo. (*) 

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved