Senada dengan FKUB Kalbar, Susanto: Jangan Muncul Perpecahan Dikalangan Umat Karena Pilkada
Secara hukum aturan itu secara tegas dan mengikat seluruh balon kepala daerah dan para tim kampanye. Harusnya mereka bisa patuh
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Serupa dengan FKUB Kalbar yang mengimbau agar agama dan suku tak dipolitisasi pada Pilkada 2020 ini, DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalbar juga menerangkan hal serupa.
Menurut Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto, pelarangan dan penerapan sanksi penggunaan fasilitas ibadah untuk kegiatan kampanye secara tegas sudah diatur dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur dalam tahapan pemilu dan pilkada.
"Secara hukum aturan itu secara tegas dan mengikat seluruh balon kepala daerah dan para tim kampanye. Harusnya mereka bisa patuh," tegas Susanto, Selasa (15/09/2020).
Sedangkan aspek sosial dengan menggunakan sarana ibadah untuk kepentingan politik praktis akan mendegradasi fungsi tempat ibadah yang begitu suci.
• FKUB Imbau Agama dan Suku Tak Dipolitisasi, Termasuk Tempat Ibadah
"Tempat ibadah itu mesti dijaga fungsi dan peruntukkan nya. Jamaah masjid misalnya bisa dipastikan berasal dari semua kalangan, yang memiliki perbedaan dalam pandangan politik. Maka ini harus dihindari jangan muncul perpecahan di kalangan umat itu sendiri," tegas Susanto.
Selain itu, tidak salah apabila para pengurus tempat-tempat ibadah memberikan aturan mengenai materi yang akan disampaikan para da'i, mubaligh atau para rohaniawan.
Oleh karenanya, pada pilkada serentak bulan Desember mendatang diharapkan pemilih bersikap rasional.
"Pemilih rasional akan menjatuhkan keputusan berdasarkan visi, misi, dan program kerja calon. Sedangkan pemilih yang tidak rasional akan menentukan pilihan berdasarkan basis-basis irasional, misalnya kesukuan, agama dan seterusnya," kata Susanto.
Ia menjelaskan, memang isu-isu yang fundamental, seperti agama, adalah isu yang paling mudah dipicu untuk melahirkan sentimen-sentimen dasar dalam politik.
"Sedangkan Islam tidak mengajarkan praktek intrik, fitnah dan propaganda, karena lebih mendekatkan terjadinya polarisasi, efek terburuknya ukuwah terpecah. Ini yang sangat membahayakan kelangsungan bangsa," kata Susanto.
