Kemlu Gandeng HI Untan Bahas Diplomasi Publik Indonesia
Kita segenap elemen masyarakat harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura menggelar Kuliah Umum dengan tema “Public Diplomacy in The Era of New Normal: Opportunity and Challenges”.
Kegiatan dilaksanakan secara daring sebagai pembuka semester ganjil yang diikuti oleh 219 peserta, Rabu (26/8/2020).
Menghadirkan dua narasumber, Yusron B Ambary selaku Direktur Diplomasi Publik Kemlu dan Hardi Alunaza SD, S.IP., M.H.I yang merupakan staf pengajar prodi HI Untan.
Kegiatan ini adalah bentuk konsistensi kerja sama FISIP Untan dengan Kemlu.
Kegiatan dibuka secara langsung oleh Wakil Dekan I, Dr. Herlan, M.Si dan dipandu oleh Cherly Palijama, Kasubdit Isu Aktual dan Strategis Kemlu RI.
Kuliah Umum ini juga dihadiri oleh dosen dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Universitas Panca Bhakti, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Riau.
• Niat Puasa Kamis, Bacaan dan Jadwal Sholat DKI Jakarta dan Surabaya
Mengawali paparannya, Yusron B Ambary menyebutkan bahwa diplomasi publik harus sejalan dengan landasan politik luar negeri Indonesia.
Hal tersebut tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
“Kita segenap elemen masyarakat harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ungkap alumni Universitas Indonesia tersebut melalui rilis yang diterima tribunpontianak.co.id, Kamis (27/8/2020).
Lebih lanjut ia menjelaskan lima tugas diplomat yakni mewakili, melindungi, promosi, negosiasi, dan melaporkan sesuai dengan prioritas diplomasi Indonesia yang dikenal dengan prioritas diplomasi 4+1.
Jika dikaitkan dengan diplomasi publik, semua aktor baik negara maupun non-negara harus terlibat aktif untuk mempromosikan citra positifi Indonesia di kancah global.
Mengingat dunia modern berbasis kemajuan digital saat ini banyak sekali instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas diplomasi publik.
“Seperti Bali Democracy Forum, Beasiswa Seni Budaya Indonesia, promosi potensi ekonomi, dialog lintas agama, dan berbagai kegiatan kepemudaan,” ungkapnya.
• Cek Saldo di Rekeningmu, BLT Rp 600 Ribu untuk Pekerja Swasta Cair Hari Ini, Cek Cara Dapat Bantuan
Lebih jauh, Direktur Diplomasi Publik tersebut menjelaskan bahwa aktivitas diplomasi publik di masa pandemi seperti sekarang dipandang efektif.
Sebab negara tidak perlu menghabiskan banyak anggaran untuk melakukan kunjungan resmi.