Penjelasan Pertamina Tentang Kelangkaan Gas LPG 3 Kilo Tidak Jelas dan Hanya Berdasarkan Asumsi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta Pertamina untuk dapat segera mengatasi terjadinya kelangkaan tabung gas melon yang terjadi di Pontianak.

Menurutnya, jika memang terdapat agen atau pangkalan 'bermain' hingga masyarakat sulit mendapatkan LPG 3 kilo, maka harus ditindak dengan tegas.

"Saya minta Pertamina sampaikan informasi ke kita apa penyebab dari kelangkaan terjadi. Yang tahu seluk-beluk detail distribusi pemasaran yakni Pertamina," ujarnya Rabu (29/7/2020).

Oleh karena itu, pihaknya meminta jawaban dan informasi yang tegas tentang apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan gas 3 kilo yang melanda Pontianak.

"Saya minta Pertamina untuk serius menangani ini (Kelangkaan gas 3kg Red). Kalau memang stok untuk Kota Pontianak sudah tidak cukup, seharusnya mengusahakan untuk adanya penambahan," ujarnya.

• Pengamat Ekonomi Untan Ungkap Penyebab Gas LPG 3 Kilo Langka

Dirinya juga menilai bahwa penjelasan yang didapatkan dari Pertamina tentang kelangkaan gas LPG 3 kilo masih normatif,
tidak jelas dan hanya berdasarkan asumsi.

"Seharusnya memang mereka harus punya penjelasan yang didasari dengan data yang valid," tuturnya.

"Ada juga alasan masyarakat menjual ke warung lebih mahal dan dibawa keluar. Terus saya tanya mana buktinya," ujarnya.

Menurutnya Pertamina harus memberikan bukti terkait hal tersebut.

Jika memang itu melanggar undang-undang harus ditindak tegas dan bisa saja melibatkan aparat.

"Jangan mengorbankan masyarakat. Ini kejadian seperti selalu berulang," ujarnya.

• Pengakuan Pemilik Pangkalan Gas Ungkap Jawaban Pihak Gudang Siantan Penyebab Gas LPG 3 Kilo Langka

Dirinya pun berkomitmen siap untuk melaksanakan penutupan tempat usaha jika ada agen-agen yang bermain menggunakan tabung gas 3 kilo.

Pemerintah Kota juga telah melakukan operasi bersama Pol PP di restoran, rumah makan dan beberapa di antaranya juga sudah diminta untuk mengganti ke tabung gas non subsidi.

"Kita harapkan PNS juga tidak menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Lebih utamakan masyarakat berpenghasilan rendah, ini kan memang jatah mereka. Jangan kita mengambil porsinya mereka," pungkasnya.

Gubernur Semprot Pertamina

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji semprot Pertamina akibat kelangkaan Gas Elpiji 3 kilo di beberapa daerah di Kalbar.

Dikatakannya bahwa Pertamina setiap ada masalah seperti ini selalu bicara klaim bahwa ketersediaan Gas 3 kilo cukup bahkan lebih.

Tapi faktanya di lapangan selalu terjadi antrean pada waktu tertentu.

Ia mengatakan terkait Elpiji 3 kilo ini kalau saja Pertamina konsisten dengan apa yang sudah di atur tidak akan ada masalah.

“Mereka juga harusnya menjelaskan yang sebenarnya jangan sampai saat ini adanya pandemi Covid-19 orang mengantre dan sebagainya itu dibiarkan kayak gitu. Inilah yang saya harapkan harus diperbaiki,” ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (25/7/2020).

Pertamina setiap ada masalah seperti ini selalu bicara klaim bahwa ketersediaan Gas 3 kilo cukup bahkan lebih.

“Faktanya orang pada ngantre dan memang ada pengurangan. Lalu kenapa antrean selalu terjadi dalam waktu tertentu bukan sepanjang waktu,” ujarnya.

• Pertamina Jawab Permintaan Bupati Atbah Tambah Stok LPG 3 Kilo Tak Sesuai Rasio Jumlah Penduduk

Ia mengatakan bahwa daerah tingkat dua sudah merazia yang bukan termasuk kategori UMKM yang dibolehkan memakai LGP 3 kilo malah ikut memakai gas 3 kilo juga.

“Harusnya itu dilihat kalau ada kelangkaan di satu daerah tunjuk siapa distributornya siapa, agennya siapa dan pengecer siapa pasti sudah ada data. Kenapa bisa seperti ini pasti ada yang dipermainkan,” jelasnya.

Ia menyayangkan hal seperti itu terjadi karena dampaknya pada masyarakat yang harus mengantre di tengah kondisi Covid-19 yang dibuat menjadi permainan oleh pengecer dan distributor untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Ia mengatakan apabila para aparat mendapatkan mereka yang bermain untuk segera dicabut izin dan distributornya.

Ia juga meminta wali kota untuk tegas dalam hal ini.

“Kalau aparat bisa menangkap mereka yang bermain cabut langsung izin dan distributornya. Pak Wali Kota harus tegas cabut izinnya,” ujarnya.

Dikatakannya karena menyangkut izin tersebut kewenangannya ada di wali kota dan bupati bukan pada Gubernur.

“Saya kalau boleh cabut sudah saya cabut kalau kewenangan pada saya. Sayang kewenangan pada bupati dan wali kota. Kalau bisa cabut saja distributornya dan izin yang lain. Kita jangan pelihara pengusaha yang nakal kayak gitu kasian masyarakatnya," pungkasnya. (*)