Fraksi-Fraksi DPRD Sanggau Sampaikan Pandangan Umum Atas Raperda APBD Tahun 2019

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat paripurna ke-18 masa persidangan ke-3 tahun sidang 2020 dalam rangka Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Senin (20/7/2020).

Rapat dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi di DPRD Sanggau.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Sanggau Jumadi didampingi Wakil Ketua DPRD Sanggau, Acam. Dan dihadiri Anggota DPRD Sanggau,
Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka, Kepala OPD Sanggau, dan undangan lainya.

Ada delapan fraksi yang menyampaikan Pandangan Umumnya diantaranya, Fraksi PDI perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi Hanura, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi Gerakan Solidaritas dan Fraksi Amanat Persatuan.

Fraksi PDI Perjuangan misalnya, melalui juru bicaranya, Julius menyampaikan sepakat dan mendukung atas penanganan wabah pendemi Covid-19 yang dilakukan oleh Pemda Sanggau dalam realokasi anggaran APBD tahun 2020 untuk menanggulangi Pandemi Covid-19 secara cepat, tepat, efektif, dan efisien terhadap masyarakat yang terdampak.

• Berikut Hasil PPDB Gelombang Kedua di SMPN 6 Pontianak

• Mobile PCR Baru Tiba, Dinkes Sintang Langsung Swab 40 Orang

"Sehingga kehidupan masyarakat bisa segera pulih normal.

Namun FRAKSI PDI Perjuangan mengingatkan agar penggunaan anggaran perlu berhati-hati dengan pedoman yang jelas dan perlu konsultasi bersama DPRD Sanggau agar nantinya tidak timbul masalah dikemudian hari,"katanya.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyarankan untuk segera mengisi Pejabat pimpinan OPD yang sekarang masih kosong.

PDI Perjuangan juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan sistem penerimaan siswa baru yang menggunakan sistem Zonasi.

"Oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemda Sanggau melakukan sosialisasi jauh hari sebelum sistem tersebut dijalankan.

PDI Perjuangan juga mendorong Pemda Sanggau untuk segera menyelesaikan masalah batas wilayah antar Kabupaten,"ujarnya.

Fraksi Golkar melalui Juru bicaranya, Epifania Ratih Kumala Dewi menyampaikan beberapa pertanyaan, ulasan dan saran yang harus dijelaskan dan dijawab oleh Bupati Sanggau.

Diantaranya, Belanja modal pada tahun anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp 330,182 miliar lebih terealisasi sebesar Rp 312,984 miliar lebih atau hanya tercapai sebesar 94,79 persen.

“Yang jadi pertanyaan fraksi kami, apa yang menyebabkan belanja modal tanah sebesar Rp 330 juta tidak terealisasi,"katanya.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah kendala membuat pendapatan bagi hasil yang ditargetkan sebesar Rp 45,042 miliar lebih hanya tercapai sebesar Rp 26,077miliar lebih atau hanya 57,90 persen.

Kemudian, Fraksi Hanura melalui juru bicaranya Sabinus Kimsuan
menyoroti tentang bantuan ke Desa dengan total Rp 242.103.560.270 yang diperuntukan bagi 163 Desa.

"Apakah para pelaksanaannya benar-benar efektif dan terlaksana sesuai dengan aturan dan petunjuk.

Dan apakah tidak pernah ada gejolak dan peristiwa baik itu fisik maupun fisik maupun non fisik terhadap orang.

Kami minta penjelasan,"katanya.

Hanura juga menyoroti penyertaan modal Perumda Tirta Pancur Aji Sanggau Rp 1.000.000.000 dan penyertaan modal pada Bank Kalbar Cabang Sanggau Rp 12.500.000.000 dengan total pembiayaan pengeluaran Rp 13.500.000.000.

Mengingat besarnya jumlah penyertaan modal pada Bank Kalbar Cabang Sanggau maka fraksi Hanura mempertanyakan apakah penyertaan modal yang diberikan sebanding dengan kontribusi yang diberikan oleh Bank Kalbar Cabang Sanggau untuk Kabupaten Sanggau

• Update Kartu Prakerja, Tuntaskan Pencairan Insentif dan Gelombang ke-4 Akhir Juli, Akses IG Prakerja

Fraksi Demokrat misalnya, Melalui juru bicaranya Yulius Tehau menyampaikan tujuh pertanyaan kepada Pemkab Sanggau.

Diantaranya mengenai salah satu prioritas sesuai RPJMD Kabupaten Sanggau tahun 2104-2019 adalah pengembangan ekonomi kerakyatan.

"Kami mohon penjelasan program ekonomi kerakyatan yang sudah dilaksanakan dan berhasil,"katanya.

Selain itu juga mempertanyakan sejauh mana penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sanggau dengan data penurunan di masing-masing Kecamatan.

"Apakah kemiskinan semakin meningkat atau menurun. Dan apa kriteria yang digunakan Pemkab Sanggau untuk menetapkan orang miskin,"ujarnya.

Selain itu juga meminta penjelasan prosentase warga Sanggau yang masih buta aksara.

Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya, Yuvenalis Krismono juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran kepada Pemkab Sanggau dalam rangka Raperda Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019

Kemudian, Fraksi Amanat Persatuan melalui juru bicaranya, Heri Wijaya menyoroti soal perhitungan anggaran dan realisasi yang disampaikan bupati dalam LKPj nya terlihat jelas ada peningkatan anggaran yang lebih besar dari anggaran yang dianggarkan. "Kami mohon penjelasan untuk hal tersebut secara rinci dan mendetail,"katanya.

Kemudian juga mempertanyakan kendala yang dihadapi Pemkab Sanggau dalam penataan aset daerah yang sampai hari ini belum terindentifikasi dan belum ada laporan tentang penambahan aset Kota Sanggau.

• Pembuatan dan Perpanjangan Berlaku SIM di Luar Domisili

Kemudian, Fraksi PKB dalam pandangan Umumnya yang dibacakan Supriadi menyoroti Silpa anggaran tahun 2019 yang mencapai Rp 183.848 miliar dan sudah digunakan untuk APBD murni tahun anggaran 2020 sebesar Rp 151.932 milyar.

"Kami meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi penggunaan anggaran tersebut yang selalu menyumbangkan Silpa terbesar tiap tahunnya serta menerangkan Silpa tersebut berasal dari kegiatan apa dan OPD mana saja yang paling tinggi,"ujarnya.

Kemudian juga menyoroti terkait penyertaan modal yang dilakukan Pemkab Sanggau kepada Perumda Tirta Pancur Aji.

"Kami meminta untuk dilakukannya audit kepada Perumda setiap tahunnya dan dilakukan pengawasan anggaran setiap tahunnya,"ujarnya. 

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak