Gubernur Kalbar Sutarmidji Sampaikan Permohonan Maaf Pada Rakyat Kalbar, Ada Apa?
"Saya minta maaf kepada masyarakat, karena kondisi ini membuat hambatan pembangunan kita," ucap Sutarmidji.
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dilanda pandemi Covid-19 Gubernur Kalbar Sutarmidji, menjelaskan sangat menggangu pembangunan di Kalbar.
Midji menjelaskan terhambatnya pembangunan lantaran anggaran dari pemerintah pusat tidak ada.
Selain itu, PAD juga tidak mencapai target uang telah ditetapkan sehingga pembangunan tidak berjalan lancar.
• Gubernur Sutarmidji 200-300 Kali Hubungi Kadis Kesehatan dalam Sehari Tanyakan Perkembangan Covid-19
Termasuk untuk membebaskan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III Pemprov harus memutar otak.
"Saya minta maaf kepada masyarakat, karena kondisi ini membuat hambatan pembangunan kita. Mulai dari perbaikan jalan maupun pembangunan jalan provinsi di daerah-daerah semua terhambat," ucap Sutarmidji, Kamis (2/7/2020).
Itu semua karena anggaran dari pusat tidak ada yaitu Dana Alokasi Fisik (DAK) dari pusat tidak disalurkan dan dialihkan untuk penanganan Covid-19.
Kemudian beberapa anggaran dipotong, selanjutnya PAD Kalbar dipastikan tidak capai target.
• Sutarmidji Target Bangun Jembatan Kapuas III, Dorong Realisasi 3 Proyek Strategis Nasional Kalbar
"Nah kalau 10 persen saja tidak tercapai artinya Rp 240 miliar kurangnya PAD. Kalau sampai 20 persen tidak sampai target maka kekurangan PAD dari target capai Rp 480 M," jelas Midji.
Sehingga kondisi ini sangat menggangu program pembangunan yang ada di Kalbar dan ia meminta maaf pada masyarakat.
Namun ia memastikan tetap berupaya melakukan pembangunan di Kalimantan Barat.
Temasuk merealisasikan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kapuas III.
"Tapi bagaimanapun kita tetap melakukan pembangunan, nah untuk menyiasati agar kita cepat membebaskan lahan saya ada rencana menilai aset-aset bernilai ekonomis Pemprov Kalbar," ucap Sutarmidji.
• Sutarmidji Umumkan Jembatan Kapuas III Dibangun 2021 Butuh Rp 200 Miliar Bebaskan Lahan, Cek Lokasi!
Sehingga pemerintah pusat bisa segera merealisasikan pemnangunan jembatan kapuas 3.
Rencana untuk menilai asat-aset Pemprov yang dari sisi nilai ekonomis bagus tapi menjadi lahan tidur adalah solusi untuk mempercepat pembebasan lahan pembangunan Jembatan Kapuas III.
"Misalnya di Wajo, Pontianak Utara kemudian hampir semua kabupaten banyak aset Pemprov yang tidak dimanfaatkan. Saya akan mengusulkan kedewan mengapa ini tidak dinilai oleh appraisal serta DJKN kemudian dilelang secara terbuka," katanya.
