Martinus Sudarno: Kita Siap Menyampaikan Apapun Aspirasi Masyarakat

Kita siap menyampaikan apapun yang disampaikan masyarakat, kita tinggal meneruskan ke pihak terkait

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar, Martinus Sudarno. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar, Martinus Sudarno memastikan jika pihaknya tentu siap menyampaikan aspirasi apapun yang disampaikan masyarakat seperti satu diantara aksi mahasiswa ke Kantor DPRD Provinsi Kalbar hari ini, Selasa (30/06/2020).

"Persoalan yang diungkapkan diantaranya ialah bantuan untuk mahasiswa, karena pemerintah provinsi berjanji membantu mahasiswa diluar Kalbar yang masih bertahan, ternyata ditemukan ada mahsiswa yang menerima dan tidak, sehingga tidak merata," kata Martinus Sudarno

"Bahkan saya sendiri menerima banyak pengaduan dari mahsiswa yang ada di Pulau Jawa, mengeluhkan sudah mendaftar dan memenuhi semua persyaratan tetapi ada yang menerima dan tidak menerima. Berdasarkan penjelasan Pemprov Kalbar mahasiswa yang sudah terdata setelah diverifikasi ada memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sehingga dengan demikian ada yang menerima dan tidak menerima," tambah Martinus Sudarno.

Selain itu, mahasiswa disebutnya juga membahas isu beberapa UU yang ditolak diantaranya RUU HIP. RUU HIP, dijelaskan Sudarno, adalah inisiatif DPR.

"Kalau inisiatif DPR semua fraksi terlibat disitu, jadi bukan hanya dengan Fraksi PDI Perjuangan, kalau inisiatif DPR berarti didukung oleh mayoritas Fraksi yang ada di DPR, oleh karena itu maka jika ada hal-hal yang ditolak dalam UU bagian yang mana yang ditolak harus jelas baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis supaya bagi kami di DPR yang menyampaikan ke pihak terkait bahwa inilah aspirasi masyarakat, aspirasi mahasiswa Kalbar," papar Martinus Sudarno.

Terkait Tuntutan Serikat Buruh dalam Aksi Demo di PLTU Kalbar 1, Ini Jawaban Pihak Sepco III

"Mahasiswa juga menolak UU Minerba, kita tanya bagian mana yang ditolak. Kalau sudah menjadi UU ada ranahnya untuk mengevaluasi UU itu dengan mengajukan gugatan ke MK," timpalnya.

Lebih lanjut, kata Martinus Sudarno terkait kondisi pendidikan saat pandemi. Menurutnya, tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi covid 19, termasuk Indonesia bahkan negara super power seperti Amerika.

Jika dikaitkan dengan sistem pendidikan secara online, masih ditemukan masalah blank spot terlalu banyak, begitu juga listrik.

"Kita lebih mengutamakan keselamatan anak-anak kita, lebih baik tidak terpapar daripada dipaksakan untuk sekolah lalu terpapar maka akan lebih sulit untuk penanganannya sehingga pemerintah harus arif dan bijaksana didalam menangani khususnya sektor pendidikan di pandemi covid 19," katanya.

"Kita siap menyampaikan apapun yang disampaikan masyarakat, kita tinggal meneruskan ke pihak terkait," pungkas Martinus Sudarno.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved