Aliansi Mahasiswa di Pontianak Tolak RUU HIP, Ini Penjelasan DPRD Kalbar
Kedatangan elemen mahasiswa itu dalam rangka menggugat sejumlah hal, mulai dari Pendidikan, RUU HIP, UU Minerba, Kasus Novel Baswedan hingga
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Zulkifli
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad mengungkapkan terkait tuntutan mahasiswa mengenai penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), semuanya merupakan ranah pusat dan pihaknya hanya meneruskan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar.
"Jika mengenai RUU HIP semuanya ranah pusat dan pihaknya hanya meneruskan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar," ujar Politis Nasdem ini
Selain persoalan tersebut pihaknya juga siap memfasilitasi mahasiswa dengan Gubenur Kalbar terkait tuntutan lainya dari mahasiswa.
Satu di antaranya tuntutan mahasiswa itu, kata dia, mengenai metode kuliah online yang dinilai kurang efektif.
"Mereka (mahasiswa, red) tadi menuntut dipertemukan dengan Gubernur.
Kita akan menyurati Gubernur untuk memfasilitasi permintaan mahasiswa dan Rektor.
• Detik-detik Seorang Ibu di Pontianak Diduga Buang Bayi ke Tempat Sampah hingga Ditemukan Warga
• Bhabinkamtibmas Polsek Ledo Berikan Imbauan New Normal Pada Warganya
Tapi itu hanya ranahnya Gubernur, menerima tidaknya itu tergantung Gubernur," bebernya, Selasa (30/06/2020).
Bahkan, lanjut Sy Amin, perhari ini pihaknya juga bakal segera mengirimkan surat kepada Gubernur.
"Hari ini juga kita buat surat untuk memfasilitasi pertemuan Gubernur dan mahasiswa," pungkasnya.
• Peringati Hari Bhayangkara ke-74, Bripka Rakhmat Salurkan Bansos dari Polres Singkawang
Sebelumnya massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (30/06/2020).
Kedatangan elemen mahasiswa itu dalam rangka menggugat sejumlah hal, mulai dari Pendidikan, RUU HIP, UU Minerba, Kasus Novel Baswedan hingga penganiayaan aktivis.
Elemen mahasiswa itu pun disambut oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad didampingi jajaran seperti Ketua Fraksi Partai Gerindra, Yuliana dan Anggota Fraksi PKS-PPP, Mad Nawir.
• Bupati Jarot Minta Diskominfo Perbanyak Produksi Video Pendek Simulasi New Normal
Korlap aksi elemen mahasiswa di DPRD Provinsi Kalbar, Muhammad Ulil Azmi menjelaskan jika ada beberapa poin menjadi tuntutan pihaknya.
Hal ini menyusul problematika pandemi Covid-19 yang berdampak kepada pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial masyarakat.
"Kurang fokusnya pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19 sehingga berdampak luas ke daerah-daerah di Indonesia.
Bahkan masyarakat dibuat resah dengan kebijakan-kebijakan yang ada, di antaranya yaitu, pemaksaan sistem pendidikan yang memberatkan, pembahasan RUU HIP diwaktu yang tidak tepat, mirisnya keputusan kasus hukum Novel Baswedan dan janggalnya undang-undang Minerba yang sudah disahkan," katanya, Selasa (30/06/2020).
Maka dari itu, dikatakannya, mewakili aliansi Mahasiswa Kalbar meminta kepada instansi terkait Pendidikan membuat rancangan dan kebijakan baru yang lebih memperhatikan kondisi masyarakat dalam menjalani konsep New Normal demi meningkatnya kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Barat.
