TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad mengungkapkan terkait tuntutan mahasiswa mengenai penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), semuanya merupakan ranah pusat dan pihaknya hanya meneruskan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar.

"Jika mengenai RUU HIP semuanya ranah pusat dan pihaknya hanya meneruskan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalbar," ujar Politis Nasdem ini

Selain persoalan tersebut pihaknya juga siap memfasilitasi mahasiswa dengan Gubenur Kalbar terkait tuntutan lainya dari mahasiswa. 

Satu di antaranya tuntutan mahasiswa itu, kata dia, mengenai metode kuliah online yang dinilai kurang efektif.

"Mereka (mahasiswa, red) tadi menuntut dipertemukan dengan Gubernur. 

Kita akan menyurati Gubernur untuk memfasilitasi permintaan mahasiswa dan Rektor. 

• Detik-detik Seorang Ibu di Pontianak Diduga Buang Bayi ke Tempat Sampah hingga Ditemukan Warga

• Bhabinkamtibmas Polsek Ledo Berikan Imbauan New Normal Pada Warganya

Tapi itu hanya ranahnya Gubernur, menerima tidaknya itu tergantung Gubernur," bebernya, Selasa (30/06/2020).

Bahkan, lanjut Sy Amin, perhari ini pihaknya juga bakal segera mengirimkan surat kepada Gubernur.

"Hari ini juga kita buat surat untuk memfasilitasi pertemuan Gubernur dan mahasiswa," pungkasnya. 

• Peringati Hari Bhayangkara ke-74, Bripka Rakhmat Salurkan Bansos dari Polres Singkawang

Sebelumnya massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (30/06/2020).

Kedatangan elemen mahasiswa itu dalam rangka menggugat sejumlah hal, mulai dari Pendidikan, RUU HIP, UU Minerba, Kasus Novel Baswedan hingga penganiayaan aktivis.