Gubernur Sutarmidji Lantik 13 Pejabat Struktural Pemprov Kalbar

Kalbar sebagai penghasil CPO terbesar ke empat ketiga tapi apa yang dibuat tidak ada hanya gigit jari saja tidak dapat apapun.

Penulis: Anggita Putri | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji melantik 13 Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (29/6/2020). 

Begitu juga Kontraktor yang kerja tidak sesuai supaya diumumkan saja.

"Kontraktor yang diwajibkan stor kembali pekerjaannya tidak sesuai dan sebagainya diumumkan saja kalau perlu tidak boleh mengerjakan proyek lagi di jajaran Pemprov.

Biar mereka semua tanggung jawab jangan mau enak nya saja kita yang susah nya " tegasnya.

Jalan Desa Peniraman Berstatus Nasional, Dinas PUPR Kalbar akan Sampaikan ke DPRD

Selain itu, ia menyampaikan bahwa untuk Dinas Koperasi UMKM jangan cuma menghadiri rapat tahunan koperasi tapi harus berkembang karena penting dalam pusat sertifikasi tenaga kerja .

"Itu menjadi urusan UMKM bagaimana dia datang ke Kementrian untuk mensinergikan program supaya yang ada keahlian tapi tidak ada ijazah formal supaya tidak kalah maka perlu disertifikat supaya dibayar sesuai keahlian," jelasnya.

Tak hanya itu saja, untuk Dinas ESDM dikatakannya bahwa semua izinnya ke pusat dan ia meminta untuk semua ekport dari Kalbar harus tercatat semua .

"Kewajiban dia terhadap Kalbar harus ada kalau tidak kita masih punya jalan.

Bouksit kita 25 juta ton yang di ekspor akhirnya ada 25 juta meter persegi lahan yang turun satu meter.

Akhirnya kita hanya jadi penonton itu gimana.

Cobalah perkebunan siapkan 100 kursi meja untuk sekolah dan APBD bisa untuk jalan," jelasnya.

Gubernur Sutarmidji juga ingatkan bagi pegawai yang mcam-macam di keluarkan saja dan jangan aneh-aneh harus tegas dan transfaran .

"Saya tidak mau gitu. Saya akan umumkan yang dapatkan dana hibah tapi belum ada buat SPJ. 

Saya mau umumkan perusahaan oleh BPK disuruh kembalikan karena pekerjaan tidak beres," ujarnya.

Kenapa Gaji 13 PNS, TNI Polri dan Pensiunan Belum Cair? Dengarkan Penjelasan Kemenkeu RI Berikut

Ia juga berharap ada evaluasi dari semua kontraktor dan mengingin dari anggaran APBD di kerjakan kontraktor lokal.

"BUMN cari jak tempat lain kalau gini kapan kontrktor kita mau maju.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved