Massa Desak Cabut RUU HIP, DPRD Kalbar Janji Sampaikan Aspirasi ke Pusat
Adapun Aspirasi yang disampaikan ialah meminta agar dicabut dan dibatalkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Massa dari berbagai unsur Ormas berkumpul menyampaikan aspirasi di depan halaman kantor DPRD Provinsi Kalbar, Jl Ahmad Yani Pontianak, Jumat (26/4/2020).
Adapun Aspirasi yang disampaikan ialah meminta agar dicabut dan dibatalkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas.
Massa yang yang dominan menggunakan pakaian putih-putih ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan ataupun Kepolisian.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad, beserta jajaran seperti Zulkarnaen Siregar, H Mad Nawir, H Ishak Ali Al Mutahar dan H Fatahillah Akbar menyambut perwakilan massa yang tampak dipimpin oleh Sultan Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Al Qadri.
• Rangkuman Diskusi & Momen ILC RUU Haluan Ideologi Pancasila, Mulai Lantunan Azan Hingga Sikap PDIP
• PPDB Jatim Tahap 3 Reguler SMK & Nilai Rapor SMA Sampai 27 Juni, Kapan Batas Jam di Ppdbjatim.net ?
Sy Amin Muhammad menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Secara pribadi ia pun berpendapat sama dengan apa menjadi aspirasi.
"Kita bersimpatik kepada masyarakat Kalbar khususnya umat Islam, mereka inikan Pancasila.
Sehingga jika ada indikasi orang-orang atau kelompok yang ingin merubah Pancasila mereka tidak mau.
Kita hargai dan hormati serta akan kita teruskan ke pusat," katanya, Jumat (26/06/2020).
"Pancasila sudah tidak boleh dikotak-katik lagi, sudah final, tinggal implementasi masing-masing saja.
Kalau ada usulan mengubah Pancasila semua orang juga tidak terima, namun tentu juga tidak boleh memvonis salah satu Parpol," timpal Sy Amin.
Politisi NasDem ini pun berterimakasih kepada massa yang sudah bersusah payah meluangkan waktu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
• ASHANTY Sampai Ucapkan Kalimat Ini, Konflik Krisdayanti dengan Aurel & Azriel Tak Kunjung Selesai
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PKS-PPP, H Mad Nawir juga mengungkapkan serupa.
"Saya rasa kalau ideologi Pancasila sudah harga mati.
Pancasila itu jalan tengah yang bisa diterima semua pihak, yang tidak mau ke Pancasila itu adalah ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan saat ini Pancasila sudah membuktikan kesaktiannya.
Begitu ada isu, indikasi yang akan merongrong Pancasila rakyat khususnya umat Islam juga menunjukan kesetiannya pada Pancasila," jelasnya.
Politisi PPP ini menyebutkan, hal yang disampaikan massa merupakan bentuk aspirasi yang baik, akan tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku dan harus tertib.
"Saya juga sependapat dengan pimpinan, jangan ada pembakaran-pembakaran bendera partai, apapun itu, karena kita tidak bisa menyudutkan salah satu partai.
Kita tidak setuju kepada PKI nya, cuma jangan sampai menimbulkan perpecahan persaudaraan kita," bebernya.
• Sutarmidji Sebut akan Bersinergi dengan TNI dan Polri Terkait Validasi Data
"Di DPRD Provinsi ini terdapat berbagai fraksi yang mana kita bisa menyuarakan hal itu.
Namun tentu mesti menjadi kesepakatan lembaga, apakah lembaga ini membuat surat menolak RUU HIP, itu nanti kesepakatan bersama, dibicarakan selanjutnya," tambah politisi Dapil Kota Pontianak ini.
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PKS-PPP lainnya, H Fatahillah Akbar mengungkapkan jika partai dari awal telah menarik diri dari pembahasan RUU HIP.
"Aksi ini sejalan dengan PKS sebenarnya yang memang dari awal menolak RUU HIP karena tidak memasukan TAP/MPRS tentang PKI sehingga menjadi masalah penting.
Karena subtansi daripada ideologi Pancasila seharusnya masalah komunisme itu.
TAP/MPRS sudah jelas menghilangkan komunisme di Indonesia.
Ketika RUU HIP ini masuk tanpa memasukan TAP/MPRS maka PKS menolak," katanya.
• PPDB Jatim Net 2020 Khusus Jalur Prestasi Rapor PPDB Jatim 2020 SMA & Reguler SMK via Ppdbjatim.net
Dengan aksi ini, sebagai wakil rakyat ia mendukung penuh.
Kepedulian masyarakat terkait UU atau RUU yang dibuat pemerintah sangat baik.
"Saya rasa bukan hanya RUU HIP jadi perhatian masyarakat, tapi ada yang lain, Omnibus Law misalnya yang akan berpengaruh pada masyarakat," jelasnya.
"Saya sangat senang ketika masyarakat ikut andil disetiap permasalahan negara, dengan aksi ini.
Ini bentuk kepedulian terhadap problem yang ada dinegara kita," tutup politisi PKS ini.
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak