Massa Desak Cabut RUU HIP, DPRD Kalbar Janji Sampaikan Aspirasi ke Pusat

Adapun Aspirasi yang disampaikan ialah meminta agar dicabut dan dibatalkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Suasana saat massa dari berbagai elemen dan unsur masyarakat melakukan aksi demontrasi meminta agar dicabut dan dibatalkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari Prolegnas di Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Jumat (26/06/2020). -- 

Begitu ada isu, indikasi yang akan merongrong Pancasila rakyat khususnya umat Islam juga menunjukan kesetiannya pada Pancasila," jelasnya.

Politisi PPP ini menyebutkan, hal yang disampaikan massa merupakan bentuk aspirasi yang baik, akan tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku dan harus tertib.

"Saya juga sependapat dengan pimpinan, jangan ada pembakaran-pembakaran bendera partai, apapun itu, karena kita tidak bisa menyudutkan salah satu partai.

Kita tidak setuju kepada PKI nya, cuma jangan sampai menimbulkan perpecahan persaudaraan kita," bebernya.

Sutarmidji Sebut akan Bersinergi dengan TNI dan Polri Terkait Validasi Data  

"Di DPRD Provinsi ini terdapat berbagai fraksi yang mana kita bisa menyuarakan hal itu. 

Namun tentu mesti menjadi kesepakatan lembaga, apakah lembaga ini membuat surat menolak RUU HIP, itu nanti kesepakatan bersama, dibicarakan selanjutnya," tambah politisi Dapil Kota Pontianak ini.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PKS-PPP lainnya, H Fatahillah Akbar mengungkapkan jika partai dari awal telah menarik diri dari pembahasan RUU HIP.

"Aksi ini sejalan dengan PKS sebenarnya yang memang dari awal menolak RUU HIP karena tidak memasukan TAP/MPRS tentang PKI sehingga menjadi masalah penting.

Karena subtansi daripada ideologi Pancasila seharusnya masalah komunisme itu.

TAP/MPRS sudah jelas menghilangkan komunisme di Indonesia.

Ketika RUU HIP ini masuk tanpa memasukan TAP/MPRS maka PKS menolak," katanya.

PPDB Jatim Net 2020 Khusus Jalur Prestasi Rapor PPDB Jatim 2020 SMA & Reguler SMK via Ppdbjatim.net

Dengan aksi ini, sebagai wakil rakyat ia mendukung penuh.

Kepedulian masyarakat terkait UU atau RUU yang dibuat pemerintah sangat baik.

"Saya rasa bukan hanya RUU HIP jadi perhatian masyarakat, tapi ada yang lain, Omnibus Law misalnya yang akan berpengaruh pada masyarakat," jelasnya.

"Saya sangat senang ketika masyarakat ikut andil disetiap permasalahan negara, dengan aksi ini. 

 Ini bentuk kepedulian terhadap problem yang ada dinegara kita," tutup politisi PKS ini. 

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved