Demo Cabut RUU HIP di DPRD, Imam FPI Kalbar: Pancasila Sudah Final, Jangan Diotak-atik

Menurut Habib M Iskandar, Pancasila sudah final dan tidak perlu diubah lagi karena paling pas untuk bangsa Indonesia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Massa dari berbagai organisasi masyarakat di Kota Pontianak mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Jumat (26/6/2020). 

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Fraksi PKS-PPP, H Mad Nawir juga mengungkapkan serupa.

"Saya rasa kalau ideologi Pancasila sudah harga mati, Pancasila itu jalan tengah yang bisa diterima semua pihak, yang tidak mau ke Pancasila itu adalah ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan saat ini Pancasila sudah membuktikan kesaktiannya, begitu ada isu, indikasi yang akan merongrong Pancasila rakyat khususnya umat Islam juga menunjukan kesetiannya pada Pancasila," jelasnya.

Politisi PPP ini menyebutkan, hal yang disampaikan massa merupakan bentuk aspirasi yang baik, akan tetapi tetap harus sesuai aturan yang berlaku dan harus tertib.

"Saya juga sependapat dengan pimpinan, jangan ada pembakaran-pembakaran bendera partai, apapun itu, karena kita tidak bisa menyudutkan salah satu partai. Kita tidak setuju kepada PKInya, cuma jangan sampai menimbulkan perpecahan persaudaraan kita," bebernya.

"Di DPRD Provinsi ini terdapat berbagai fraksi yang mana kita bisa menyuarakan hal itu, namun tentu mesti menjadi kesepakatan lembaga, apakah lembaga ini membuat surat menolak RUU HIP, itu nanti kesepakatan bersama, dibicarakan selanjutnya," tambah politisi Dapil Kota Pontianak ini.

Tolak RUU HIP, Massa Datangi Kantor DPRD Kalbar

Di tempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Fraksi PKS-PPP lainnya, H Fatahillah Akbar mengungkapkan jika partai dari awal telah menarik diri dari pembahasan RUU HIP.

"Aksi ini sejalan dengan PKS sebenarnya yang memang dari awal menolak RUU HIP karena tidak memasukan TAP/MPRS tentang PKI sehingga menjadi masalah penting. Karena subtansi daripada ideologi Pancasila seharusnya masalah komunisme itu. TAP/MPRS sudah jelas menghilangkan komunisme di Indonesia, ketika RUU HIP ini masuk tanpa memasukan TAP/MPRS maka PKS menolak," katanya.

Dengan aksi ini, sebagai wakil rakyat ia mendukung penuh. Kepedulian masyarakat terkait UU atau RUU yang dibuat pemerintah sangat baik.

"Saya rasa bukan hanya RUU HIP jadi perhatian masyarakat, tapi ada yang lain, Omnibus Law misalnya yang akan berpengaruh pada masyarakat," jelasnya.

"Saya sangat senang ketika masyarakat ikut andil disetiap permasalahan negara, dengan aksi ini, ini bentuk kepedulian terhadap problem yang ada dinegara kita," tutup politisi PKS ini. 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved