Demo Cabut RUU HIP di DPRD, Imam FPI Kalbar: Pancasila Sudah Final, Jangan Diotak-atik

Menurut Habib M Iskandar, Pancasila sudah final dan tidak perlu diubah lagi karena paling pas untuk bangsa Indonesia.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Massa dari berbagai organisasi masyarakat di Kota Pontianak mendatangi Kantor DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Jumat (26/6/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Massa yang menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Kalbar dengan tegas meminta agar RUU HIP dicabut dari program legislasi nasional atau Prolegnas.

Satu di antaranya diungkapkan orator yang juga Imam Daerah Front Pembela Islam (FPI) Kalimantan Barat, Habib M Iskandar Al Qadri.

Menurut Habib M Iskandar, Pancasila sudah final dan tidak perlu diubah lagi karena paling pas untuk bangsa Indonesia.

"Kita datang ke rumah rakyat ini tujuannya untuk menyatakan sikap tegas, tidak mau Pancasila diotak atik," kata Habib M Iskandar, Jumat (26/06/2020).

Massa Desak Cabut RUU HIP, DPRD Kalbar Janji Sampaikan Aspirasi ke Pusat

Ditegaskannya pula, jika ia dan jajaran akan berdiri paling depan dalam menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila dinilai juga mengakamodir seluruh elemen dan paling cocok untuk jati diri bangsa.

Ia pun merasa jika paham komunisme mulai masuk ke dalam sistem di Indonesia, maka dari itu, ia meminta agar DPRD yang ada di Kalbar dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ke DPR RI dan Pemerintah.

"Sekarang ini sudah mulai tidak aman, ada ancaman paham komunisme," katanya.

Janji Legislator

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad, beserta jajaran seperti Zulkarnaen Siregar, H Mad Nawir, H Ishak Ali Al Mutahar dan H Fatahillah Akbar menyambut perwakilan massa yang tampak dipimpin oleh Sultan Pontianak, Syarif Mahmud Melvin Al Qadri.

Sy Amin Muhammad menyambut baik aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Secara pribadi ia pun berpendapat sama dengan apa menjadi aspirasi.

"Kita bersimpatik kepada masyarakat Kalbar khususnya umat Islam, mereka inikan Pancasila, sehingga jika ada indikasi orang-orang atau kelompok yang ingin merubah Pancasila mereka tidak mau, kita hargai dan hormati serta akan kita teruskan ke pusat," katanya, Jumat (26/06/2020).

"Pancasila sudah tidak boleh dikotak-katik lagi, sudah final, tinggal implementasi masing-masing saja, kalau ada usulan mengubah Pancasila semua orang juga tidak terima namun tentu juga tidak boleh memvonis salah satu Parpol," timpal Sy Amin.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved