Kematian Ibu Melahirkan Tinggi, 7 Kasus Meninggal di Masa Covid-19
Ada beberapa keterlambatan yang terjadi, sehingga kita sedang melakukan audit terhadap angka kematian ibu dan bayi
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Angka kematian ibu melahirkan hingga bulan Juni 2020 tercatat tujuh kasus dalam masa pandemi Covid-19 ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu Widoyono menyebutkan angka tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 lalu yang tercatat hanya terdapat lima kasus kematian ibu melahirkan.
"Angka kematian ibu meningkat pada tahun ini, begitu juga angka kematian bayi," kata Sidiq Handanu kepada Tribun, Selasa (23/6).
Ia menilai bahwa peningkatan angka kematian ibu tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor, satu di antaranya fasilitas kesehatan mengalami kontraksi yang sangat hebat pada masa pandemi Covid-19. Layanan dan operasi pada fasilitas kesehatan dibatasi.
"Ada beberapa keterlambatan yang terjadi, sehingga kita sedang melakukan audit terhadap angka kematian ibu dan bayi," ujar Sidiq Handanu.
Ia menilai dari angka kasus kematian ibu saat melahirkan yang terjadi dalam satu tahun cendrung tinggi.
Dalam satu tahun seharusnya paling tinggi angka kematian ibu hanya lima atau enam kasus. Akan tetapi hingga Juni angka kematian ibu di Kota Pontianak telah mencapai tujuh orang.
"Tentu menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Dampak dari pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang lainnya," ujarnya.
• Cara Merapatkan Vagina Pasca Melahirkan Secara Normal, Dokter Kandungan Ungkap Fakta Menarik
Ia menambahkan bahwa selama tiga bulan terakhir aktivitas mendampingi ibu hamil, balita, kegiatan lapangan mengalami gangguan.
"Walaupun tenaga kesehatan tidak pernah bekerja dari rumah, kita dari kesehatan tetap standby. Akan tetapi fokus kita dalam waktu tiga bulan ini pada penanganan pandemi Covid-19," ujarnya.
Posyandu Masih Tutup
Sidiq Handanu mengatakan hingga saat ini pihaknya masih belum membuka pelayanan posyandu, karena risiko penularan kasus Covid-19 sangat besar.
Sehingga untuk pelayanan imunisasi dan pelayanan bayi serta balita masih tetap dilakukan di puskesmas sesuai dengan jadwal dan waktu layanan. "Semua layanan imunisasi saat ini baru dilakukan di puskesmas," ujarnya
Handanu juga mengaku bahwa terjadi penurunan cakupan program layanan imunisasi jika dibanding sebelum terjadi wabah.
"Karena memang selama tiga bulan belakangan ini bahwa semua saling menjaga untuk tidak mendekati kerumunan dan tidak membawa anak-anak keluar rumah," ujarnya.
Oleh karena itu, Handanu juga menilai diperlukan sosialisasi ulang kembali untuk menyampaikan informasi masyarakat agar melakukan imunisasi. "Hampir seluruh cakupan program mengalami penurunan," ujarnya.
Bidan Tetap Standby
Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kalbar Uray Rosdiana menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19 seluruh bidan baik memiliki Klinik Praktek Mandiri atau di Puskesmas dan Faskes lainnya tetap memberikan pelayanan pertolongan persalinan.
• Lonjakan Kasus Covid-19 Kalbar dari 4 Daerah, Melawi Paling Banyak Muncul dari Klaster Lama
Ia menerangkan bahwa pertolongan persalinan yang dilakukan tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan menggunakan APD lengkap.
"Bidan selama pandemi ini tetap memberikan pelayanan persalinan,walaupun dengan menggunakan APD lengkap. Para bidan tetap stand by untuk memberikan persalinan," kata Uray Rosdiana kepada Tribun, Selasa (23/6).
Dirinya juga telah memberikan imbauan kepada para pengelola Praktik Mandiri Bidan agar menyediakan fasilitas cuci tangan dan protokol pencegahan Covid-19.
Lebih Lanjut, Ia menjelaskan bahwa para bidan memiliki potensi kerawanan yang besar untuk terpapar Covid-19. Sebab para tenaga bidan berhadapan langsung dengan pasien.
"Kita tidak tahu juga yang kita tolong habis kontak dengan siapa saja, sehingga agar lebih aman kita harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan APD lengkap saat menolong persalinan guna pencegahan," ujarnya.
Taat Protokol Kesehatan
Satu di antara ibu hamil di Kota Pontianak Emilia (30) saat ini tengah bersiap menghadapi persalinan anak kedua yang diprediksi pada pertengahan Agustus mendatang.
"Insya Allah sudah disiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi persalinan," ujarnya.
Ia juga menerangkan berencana akan melakukan persalinan di klinik bersalin swasta di Kota Pontianak. Akan tetapi sebelum persalinan harus mengikuti rapid test dulu. Ia menerangkan bahwa akan menjalani seluruh protokol kesehatan agar dapat melakukan persalinan dengan normal dan lancar.
"Situasi seperti sekarang semua harus hati-hatilah. Walaupun sudah new normal. Tapi tetap taat Protokol kesehatan," ujarnya.
Ia juga menerangkan bahwa selama kehamilan sekarang hanya empat kali memeriksakan kandungan ke Bidan di Puskesmas. Hal tersebut di anjurkan oleh bidan Puskesmas untuk mengurangi intensitas kunjungan ke puskesmas karena situasi Covid.
"Ade sekitar dua bulan nda cek semenjak Covid. Dari bidan puskesmasnye pun bilang jangan terlalu sering periksa, karena Covid. Yang penting cek gerakan bayi dalam perut minimal 8 kali sehari," ujarnya.
Evaluasi Pelayanan Kesehatan
Anggota DPRD Kota Pontianak, Mujiono mengharapkan Pemkot Pontianak harus melakukan pendataan secara detail terkait angka kematian ibu dan bayi yang mengalami tren peningkatan pada masa pandemi Covid-19.
Menurutnya Pemkot juga perlu melakukan evaluasi dampak pandemi Covid-19. Bisa jadi karena semua pelayan kesehatan fokus pada pandemi Covid-19 ternyata di bidang kesehatan lainnya seperti kesehatan ibu dan anak dan pelayanan kesehatan lainya.
"Kita kurang fokus sehingga menyebabkan angka kematian ibu meningkat. Pemkot Pontianak untuk melakukan antisipasi melalui kebijakan yang terbaru dengan memperhatikan protokol kesehatan," kata Mujiono kepada Tribun, Selasa (23/6).
Ia menjelaskan bahwa saat suasana sekarang pelayanan kesehatan yang diberikan tentu beda perlakuan dengan sebelum pandemi Covid-19. Dirinya menyebutkan Pemkot Pontianak melalui dinas terkait harus melakukan antisipasi agar peningkatan angka kematian ibu bisa ditekan.
"Pemerintah juga diminta untuk tidak lengah karena penanganan pandemi Covid-19," ujarnya.
Politisi PAN itu juga mengatakan dikarenakan situasi Covid-19 harus diantisipasi Dinas Kesehatan. Jika memungkinkan untuk bisa proaktif dengan datang ke rumah warga Kota Pontianak mengingat aksesnya tidak sulit.
Mujiono meminta agar pemotongan anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak dilakukan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan langsung dan peningkatan kesehatan gizi bayi, balita dan kesehatan masyarakat.
"Jika dana itu juga dihapuskan maka akan bermasalah seperti meningkatnya angka kematian ibu, kekurangan gizi, kita belum mengevaluasi secara detail angka kematian ibu dan kekurangan gizi," ujarnya.
Ia menambahkan meningkatkannya angka kematian ibu harus disikapi secara baik dan bijak. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. "Agar tidak semakin menambah kasus pandemi Covid-19 di Kota Pontianak," ujarnya.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
