Sebelum Penerapan New Normal, Suib Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Satu di antara Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Suib meminta pemerintah baik dari tingkat pusat hingga ke daerah memperhatikan pesantren hingga santrinya sebelum pelaksanaan new normal diterapkan.

Terlebih, kata Politisi Hanura ini, rata-rata pesantren lengkap dengan pendidikan formalnya.

Kemudian ada dua kategori yang dihadapi oleh lembaga atau yayasan pesantren yaitu lembaga yang dinaungi oleh Mendikbud dan lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Kemenag.

"Di saat new normal berhadapan dengan pendidikan tersebut otomatis wajib mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan umumnya ponpes di Kalbar minim fasilitas kesehatan yang sesuai standar protokol, oleh karena itu penting pemerintah memperhatikan ponpes dan pengasuhnya," ujar Suib, Senin (1/6/2020).

• Pengamat Politik FISIP Untan: Penerapan New Normal di Kalbar Dinilai Terlalu Premature

Untuk di Kalbar sendiri, dipaparkannya ada sekitar 225 pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag Provinsi Kalbar.

Oleh karena itu, menurut Suib, penting Kanwil atau Depag dan pemerintah daerah harus menfasilitas PCR test dan swab secara massal untuk seluruh kiai dan santri sebagai penanda dimulainya belajar di pesantren.

"Saya berharap juga bisa memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali minimal 14 hari dengan pola bantuan jaring pengaman sosial,” tuturnya.

“Terpenting juga penyediaan sarana prasarana belajar yang memenuhi standar new normal, yang difasilitasi pihak kementerian agama serta pemerintah daerah," katanya.

"Lalu tidak kalah penting juga menfasilitasi tersedianya pusat kesehatan ponpes berikut tenaga dan alat medis Seperti wastafel portable, penyemprotan disinfektan, masker, hand sanitizer, serta sarana MCK yang memenuhi standar protokol kesehatan," tambah Anggota Fraksi PKB ini.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar ini, umumnya santri-santri pondok pesantren merupakan dari keluarga menengah ke bawah.

Sehingga akan sulit memenuhi standar protokol kesehatan dari pemerintah jika tidak ada perhatian pembiayaan dari pemerintah.

Maka dari itu, legislator Dapil Mempawah-Kubu Raya ini meminta masing-masing tingkatan di Kementrian agama supaya berkoordinasi juga dengan pemda untuk sharing bantuan alokasi new normal.

• Penerapan New Normal di Kalbar, Gerindra Kalbar Sarankan Hal Ini

"Kanwil berkoordinasilah dengan gubernur, Depag kabupaten berkoordinasilah dengan bupati, suapaya ade kesamaan visi dalam menghadapi new normal dalam waktu dekat ini,” katanya.

“Kementrian agama juga di pusat jangan hanya pandai membuat kebijakan tanpa di berikan solusi," ujarnya.

"Jangan sampai pura-pura tidak tahu setelah kebijakannya di berlakukan, saya akan menantang keras jika pesantren di paksa ikut aturan kementrian agama guna menghapi naw normal tanpa di barengi perhatian dan bantuan yang serius, sekali lagi saya pastikan saya akan menantangnya," kata Suib. (*)