Sikapi Wacana New Normal, Ketua PKB Kalbar Harap Gubernur Perhatikan Pondok Pesantren

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah pusat yang akan menerapkan pola hidup kenormalan baru atau new normal. 

Kebijakan ini tentu akan berdampak hingga ke berbagai daerah.

Menyikapi itu Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Kalbar, Mulyadi Tawik berharap agar Gubernur Kalbar bisa segera menyiapkan langkah antisipasi, khususnya bagi lembaga pendidikan pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya.

“Ada ratusan pondok pesantren di Kalbar dan ribuan masyarakat yang mengantungkan perputaran ekonominya dari kehidupan di pesantren, tentunya sangat diharapkan kegiatan belajar mengajar bisa segera dimulai,” kata Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Kalbar, Mulyadi Tawik dihubungi Kamis (27/5/2020.

• TUGAS TVRI Hari Ini Kamis 28 Mei 2020 SD Kelas 1-3 dan 4-6 SMP hingga SMA, Ada Sahabat Pemberani

Menurutnya, arah konsep kebijakan pola hidup new normal adalah penerapan pola hidup baru untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam masa pandemic Covid-19, hingga ditemukannya vaksin penangkal Covid-19.

Mulyadi mengungkapkan, kondisi sarana dan prasana pesantren saat ini sebagian besar belum memenuhi standar kesehatan, terlebih dalam pelaksanaan protokol covid -19 untuk menjalankan konsep new normal.

Hal itu dikatakatakannya dapat dilihat dari kekurangan pada Pusat Kesehatan Pesantren beserta tenaga dan alat medianya, sarana MCK yang belum standar, ketiadaan wastafel portable maupun penyemprotan disinfektan, APD, alat rapid test, hand sanitizer hingga masker.

“Juga diperlukan kebutuhan penambahan ruangan untuk karantina, isolasi mandiri, ruang asrama dan ruang kelas dalam upaya standar penerapan jarak fisik yang menjadi salah satu protokol,” ujarnya.

• Dokumen yang Diperlukan untuk Membuat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta di corona.jakarta.go.id

Mulyadi mengatakan kondisi ini harus segera diantisipasi oleh Pemprov Kalbar jika konsep new normal diterapkan dan perlu intervensi dari Gubernur Kalbar untuk mengalokasikan anggaran sebagai bentuk bantuan nyata.

“Karena pesantren dan lembaga pendidikan islam lainnya dengan segala potensinya akan menjadi problem besar jika new normal diterapkan tapi kondisinya kita tidak siap,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia menilai beberapa yang diperlukan menurut Mulyadi adalah fasilitas rapid test dan pemeriksaan swab massal untuk seluruh kyai dan santri sebagai penanda dimulainya kegiatan belajar di pesantren.

“Selain itu juga pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan dan ekonomi pesantren untuk santri yang kembali ke pesantren minimal selama 14 hari sesuai protokol isolasi mandiri,” lanjutnya.

Kemudian Ia juga mengatakan penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memenuhi standar new normal, harus disiapkan bersama dengan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Termasuk didalamnya soal digitalisasi proses belajar mengajar di pesantren.

“Tentu kami sangat berharap Gubernur Kalbar bisa memberikan perhatian lebih untuk pelaksanaan proses belajar mengajar di pondok pesantren dalam masa new normal nanti,” pungkasnya. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak