Breaking News:

Dugaan Tipikor Suryadman Gidot

Terkait Vonis 5 Tahun Penjara Suryadman Gidot, Ini Kata Pengamat Politik Kalbar

Artinya kebijakkan pemerintah terkait dengan proyek pekerjaan yang di lakukan pemerintah harus betul-betul memperhatikan aturan yang berlaku.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Layar monitor saat persiapan sidang putusan Bupati Bengkayang Non Aktif Suryadman Gidot di pengadilan negeri Pontianak. Selasa (19/5/2020). 

News Analysis
Pengamat Politik Untan
Dr. Yulius Yohanes

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Vonis hukuman yang dijatuhkan kepada eks Bupati Suryadman Gidot oleh majelis hakim Tipidkor Pontianak 5 tahun penjara denda 200 juta subsider 1 tahun sesuatu yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh tersangka Suryadman Gidot apakah untuk banding atau tidak.

Artinya ketika kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bengkayang terkait dengan proyek pekerjaan pada tahun 2019 dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius bisa saja menyangkut hubungan kerja antara atasan dan bawahan dalam kategori diskresi yang tidak dapat dipidana.

Tetapi lagi-lagi perlu pembuktian yang kuat dari pihak eks mantan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot untuk memberikan keterangan agar kasus hukum yang menimpa dirinya dapat meringankan keputusan nanti ketika banding.

BREAKING NEWS - Divonis 5 Tahun dan Denda Rp 200 Juta, Gidot masih Berpikir untuk Banding

Dengan kasus yang terjadi menimpa eks Bupati Bengkayang tentu ada hikmahnya yang bisa diambil oleh kepala daerah yang lain yang ada di Kalbar dan seluruh Indonesia.

Artinya kebijakkan pemerintah terkait dengan proyek pekerjaan yang dilakukan pemerintah harus betul-betul memperhatikan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku dalam mekanisme kerja serta sesuai alokasi dana kegiatan pembangunan yang betul-betul sesuai ketentuan yang tentunya dapat di pertanggungjawabkan oleh kepala daerah.

Untuk itu sangat penting komitmen seorang kepala daerah ketika dia terpilih tentu program kerja yang ditawarkan ke masyarakat pemilih adalah perubahan dan peningkatan kesejahtraan masyarakat.

Ketika kepala daerah tidak komitmen terhadap program kerjanya dan keluar dari kebijakan yang sudah diterapkannya dalam program dan merugikan masyaralat tentu bagi eks Bupati seperti Suryadman Gidot dalam figurnya di dunia politik dan partai Demokrat pasti akan sangat merugikan.

Meskipun kesalahan yang menimpa dirinya tidak murni dari yang bersangkutan, bisa saja dari persaingan yang terjadi dalam tubuh partai karena selain beliau eks Bupati beliau juga Ketua DPD Partai Demokrat di Kalbar.

Oleh karena itu, sebagai eks tokoh masyarakat dan tokoh politik, Suryadman Gidot dapat menunjukkan sikap yang elegan terkait keputusan Pengadilan Tipidkor ini secara matang.

Dan dapat menunjukkan kepada publik khususnya masyarakat Bengkayang bahwa apa yang terjadi dan menimpa dirinya adalah sebuah pembelajaran bagi siapa saja. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maudy Asri Gita Utami
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved