Breaking News:

Virus Corona Masuk Kalbar

Pemkab Sanggau Salurkan Bantuan Beras Bagi Warga Kurang Mampu yang Terdampak Covid-19

Ontot juga berpesan agar masyarakat tidak panik atas pandemi Covid-19.

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Zulkifli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Diskominfo Kalbar
Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot saat foto bersama usai penyerahan bantuan beras dari Pemerintah Provinsi Kalbar kepada KPM di Kecamatan Tayan Hilir dan KPM Toba dan sembako lainnya dari PT Antam Tbk UBPB Kalbar di Aula Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Rabu (16/4/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menyerahkan bantuan beras dari Pemerintah Provinsi Kalbar kepada 3.073 keluarga penerima manfaat (KPM) di antaranya di Kecamatan Tayan Hilir dan 1.275 KPM di Kecamatan Toba. 

Kemudian sembako lainnya dari PT Antam Tbk UBPB Kalbar.

Kegiatan dipusatkan di Aula Desa Pedalaman, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Rabu (16/4/2020).

Bantuan ini untuk masyarakat yang kurang mampu dan terdampak dari pandemi Covid-19, yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam hal ini dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) Kabupaten Sanggau.

Hadir juga juga ER and CSR Manager PT ANTAM Tbk - UBPB, Parjono, Kepala OPD Kabupaten Sanggau, Forkopincam, Ketua GOW, Para Kades dan Masyarakat penerima manfaat.

Usai penyerahan beras dan sembako, Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan juga kepada PT Antam atas kepeduliannya kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Tentu atas anjuran dari Bapak Presiden kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia yang merasa berkemampuan untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19 ini.

Dan menjadi terhambat dalam bekerja mencari nafkah, karena untuk sementara ini agar masyarakat untuk bisa tetap dirumah,"ujarnya.

Satgas TMMD Kodim Sanggau Tinjau Sarana Masjid Al-Mutaqin yang Selesai Dikerjakan

Ia juga menyampaikan sesuai dengan instruksi pemerintah atas wilayah masing-masing untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau lockdown.

"Sehingga dengan dilaksanakannya PSBB atau lockdown tersebut membuat masyarakat sulit untuk bekerja secara bebas, karena harus mengikuti aturan protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah,"ujarnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved