Virus Corona Masuk Kalbar
Penyaluran Bantuan dengan DTKS Tak Tepat Sasaran, Erlina: Akan Menggunakan ADD
Pemda Mempawah akan menggunakan dana ADD, agar warga miskin yang tak terdata tersebut bisa mendapatkan bantuan.
Penulis: Try Juliansyah | Editor: Jamadin
lihat foto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar video conference di Kantor Bupati Mempawah, Selasa(14/4/2020).
Kegiatan ini terkait Bantuan untuk warga miskin yang belum masuk dalam Data terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Mempawah.
Bupati Mempawah, Erlina mengatakan kegiatan ini terkait upaya memutus mata rantai Covid 19 di Mempawah dengan melibatkan 60 kepala desa se-kabupaten Mempawah, dan gugus tugas Covid 19 Mempawah.
"Jadi, kegiatan ini banyak sekali saran pendapat dan pertanyaan dari kepala desa dalam memutus mata rantai Covid 19 di Mempawah," ujar Erlina.
Diakui Erlina pada pembahasan tersebut terdapat banyak masukan dari Kepala Desa, terkait masih adanya warga mampu yang mendapatkan pembagian beras bantuan dari pihak provinsi Kalbar.
• Bupati Erlina Terima Bantuan Kadin Mempawah untuk Penanganan Covid-19
"Jadi, Penyaluran beras bantuan dari Provinsi Kalbar, berdasarkan data DTKS untuk warga yang kurang mampu. Namun masih ada warga mampu mendapatkan bantuan beras dampak Covid 19," katanya.
Karena bantuan yang belum tepat sasaran berdasarkan data DTKS tersebut, maka pihak desa mengalami masalah dalam penyaluran beras tersebut.
"Jadi, untuk warga miskin yang tak terdata dalam DTKS, Pemda Mempawah akan menggunakan dana ADD, agar warga miskin yang tak terdata tersebut bisa mendapatkan bantuan. Bantuannya seperti, bantuan yang diberikan Pemerintah provinsi Kalbar dalam penanggulangan warga yang kurang mampu yang terkena dampak Covid 19," ungkap Erlina.
Maka menurut Erlina, Pemda Mempawah mengintruksikan setiap desa untuk segera melakukan musyawarah dengan pihak BPD desa terkait pendataan warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan beras dampak covid 19.
"Kita minta pihak desa untuk secepat mungkin, melakukan pendataan, agar segera melaporkan ke Kementerian keuangan Republik Indonesia," pungkasnya.
Perbaiki Data
Terkait masih belum Tepat Sasaran penyaluran bantuan melalui data DTKS, Kepala Dinas Sosial, Burhan, SH, memastikan akan melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap data Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Mempawah.
Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti intruksi Bupati Mempawah, Hj Erlina, SH, MH agar penyaluran bantuan pemerintah lebih tepat sasaran.
"Untuk masalah DTKS, kedepan pasti akan kita perbaiki dan evaluasi melalui musyawarah desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah. Akan kita bahas by name by adress, masyarakat mampu akan kita hapus, dan tidak mampu akan kita masukkan," ujar Burhan.
Ia mengungkapkan karena DTKS yang digunakan pemerintah bersumber dari data terbaru tahun 2018.
