Stok Gula Pasir Kalbar Habis, Harga Melonjak di Sanggau & Sambas, Sutarmidji Ancam Sanksi Penimbun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Harga gula pasir melonjak tinggi sejak sepekan terakhir.

Harga satu kilogram gula bisa mencapai Rp 25 ribu di beberapa wilayah seperti Sanggau dan Sambas.

Padahal, harga gula sebelumnya hanya Rp 18 ribu per kilogram.

Gubernur Kalbar Sutarmidji mengakui tingginya harga gula lantaran stok gula di gudang Bulog Kalbar kosong.

"Kalau harga Sembako lain normal aja, yang naik tinggi gula. Tidak adanya stok di Bulog menjadi pemicu kenaikan," ujar Sutarmidji saat diwawancarai Tribun, Senin (6/4/2020).

Midji memperingatkan para distributor jangan sampai sengaja menimbun gula sehingga mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga.

Jika ada distributor atau pengusaha yang sengaja menimbun, ia memastikan Satgas Pangan akan bertindak dan memberikan sanksi tegas.

Midji menjelaskan, berdasarkan informasi dari Bulog Kalbar, stok gula akan datang pekan depan.

Akibat stok gula pemerintah saat ini tidak banyak, gula dipasok distributor swasta.

• Gula Pasir Mulai Langka di Sejumlah Supermarket di Pontianak

Akibatnya harga menjadi naik lantaran permintaan yang banyak.

Midji mengingatkan para distributor agar tidak menjual barang di luar batas kewajaran. Pemprov Kalbar bersama Satgas Pangan akan memberikan tindakan tegas pada distributor yang sengaja menimbun dan bermaksud mencari keuntungan yang berlebihan.

"Kita lagi berupaya untuk datangkan gula ke Kalbar dari manapun," tegas Sutarmidji.

Sutarmidji berterimakasih pada beberapa perusahaan yang sudah membantu masyarakat di sekitarnya guna meringankan beban warga. Namun menurutnya, hingga saat ini belum ada upaya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ada di Kalbar untuk membantu masyarakat.

"BUMN itu banyak basa-basi dan alasan, seperti harus minta izin ini, izin kesitu. Izin dengan si ini atau dengan si itu, akhirnya angin juga," ucap Sutarmidji meradang melihat BUMN tidak peduli terhadap masyarakat.

Ia menyebutkan tidak mau lagi membantu BUMN, kalau perusahaan pelat merah itu tak mau membantu dan tidak peduli dengan masyarakat Kalbar.