Pilkada 2020 Ditunda, Koalisi Parpol Berpotensi Berubah

Kita tentu mendukung penundaan pilkada hingga kondisi pandemik corona ini berakhir dan semua sehat, namun tentu sangat mempengaruhi koalisi yang ada

Setkab.go.id
Pilkada 2020 Ditunda, Koalisi Parpol Berpotensi Berubah 

Pilkada 2020 Ditunda, Koalisi Parpol Berpotensi Berubah

PONTIANAK - Sejumlah parpol menyatakan mendukung penundaan Pilkada 2020, termasuk di Kalimantan Barat. Namun penundaan ini ternyata berpotensi mengubah peta koalisi yang sebelumnya telah terbangun.

"Kita tentu mendukung penundaan pilkada hingga kondisi pandemik corona ini berakhir dan semua sehat, namun tentu sangat mempengaruhi koalisi yang ada," kata Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar, Erma S Ranik, Senin (30/3/2020).

Namun kata Erma, penundaan nantinya tergantung pemerintah dan DPR RI. "Idealnya ditunda dua bulan, bulan 11 baru pilkada," kata Erma.

Hal senada diungkapkan oleh politikus Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur, yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar. "Ya tentu ada pengaruhnya, terutama kepada incumbent, pasti akan terpengaruh. Tapi ini kebijakan nasional, tidak bisa diputuskan oleh DPRD karena memang oleh pemerintah dan DPR RI," ujar Prabasa.

Pilkada 2020 Ditunda, KPU Minta Presiden Segera Keluarkan Perppu

"DPR RI hari ini gelar paripurna, mudah-mudahan bisa menyikapi khususnya di komisi II tentang pilkada ini," tambah Base, sapaan akrabnya.

Secara pribadi, Prabasa menerangkan jika berdasarkan kondisi yang riil di lapangan dan laporan dari semua kader, memang baiknya pilkada diundur.

"Kita melihat lebih penting khususnya kepada masyarakat, apalagi pilkada menggunakan APBD yang cukup besar, baiknya memang diundur 2021 atau 2022. Dengan anggaran yang cukup besar tentu dapat untuk membantu kesehatan masyarakat," jelasnya.

Walaupun begitu, ia memastikan proses di Golkar jalan terus sambil menunggu dan mencari calon pemimpin.

Berbeda dengan Ketua DPW PKS Kalbar, Arif Joni Prasetyo, yang menilai penundaan pilkada tentu tidak akan mengubah koalisi yang telah terbangun.

Sebelumnya, ia menegaskan jika menyambut baik penundaan Pilkada 2020 untuk menjamin proses pilkada yang demokratis.

"KPU bisa surati Presiden untuk keluarkan perppu. Atau kirim surat DPR RI untuk mengubah jadwal pilkada. Karena jadwal pilkada diatur dalam undang-undang," tutur Arif Joni.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Kalbar ini meyakini jika koalisi yang dibangun pihaknya tetaplah solid sekalipun pilkada ditunda.

"Terkait koalisi, saya optimis, insyaallah tetap stabil sesuai kesepakatan awal. Apalagi sudah keluar surat SK masing-masing dari DPP," katanya.

"Kemungkinan bergesernya koalisi jika sampai sekarang belum terbangun dengan baik. Atau parpol koalisi belum mengeluarkan SK. Kalau belum keluar SK kemungkinan bisa saja ada pergeseran koalisi. Tapi kalau yang sudah keluar SK DPP saya rasa akan tetap," timpal Arif.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved