Pilkada 2020 Ditunda, KPU Minta Presiden Segera Keluarkan Perppu

Setelah rapat dengar pendapat tadi berikutnya tergantung kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden apakah akan mengeluarkan Perppu atau tidak

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Komisioner KPU Viryan Azis 

Pilkada 2020 Ditunda, KPU Minta Presiden Segera Keluarkan Perppu

PONTIANAK - Pilkada 2020 yang akan dijadwalkan pemilihannya pada 23 September 2020 diputuskan ditunda. 

Hal ini diketahui setelah ada surat kesimpulan hasil rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI, Senin (30/03/2020). "Iya, pilkada ditunda," kata Komisioner KPU RI, Viryan Aziz kepada Tribun.

Untuk diketahui, dalam surat kesimpulan yang ditandangani seluruh unsur dalam hal ini DPR RI, Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI ini disepakati sejumlah poin.

Poin pertama ialah, melihat perkembangan pandemi covid 19 yang hingga saat ini belum terkendali dan demi mengedepankan keselamatan masyarakat, komisi II DPR RI menyetujui penundaan tahapan pilkada serentak 2020 yang belum selesai dan belum dapat dilaksanakan.

Poin kedua, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR.

Poin ketiga, dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, maka komisi II DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan payung hukum baru berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Poin keempat, dengan penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, Komisi II meminta kepada seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020 merealokasi dana pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi covid 19.

"Setelah rapat dengar pendapat tadi berikutnya tergantung kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden apakah akan mengeluarkan Perppu atau tidak, kalau dikeluarkan klausulnya apa saja, dikeluarkannya kapan," kata Viryan.

"Poin pentingnya bagi kami ialah demi kepastian penundaan tahapan ini kita berharap Presiden bisa segera mengeluarkan Perppu karena kondisinya genting dan terpenuhi kriterianya untuk mengeluarkan Perppu," tambahnya.

Setelah Perppu keluar, ia mengatakan DPR akan membahas dan KPU sendiri akan menjalankan.

Lebih lanjut, mengenai realokasi dana untuk covid 19, secara pribadi Viryan pun mengaku setuju jika kemanusiaan lebih penting daripada politik.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Arief
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved