Corona Masuk Indonesia
Dokter Tirta Soroti Angka Kematian Virus Covid-19 di Indonesia, Singgung Tempat Layanan Kesehatan
Dokter Tirta atau Tirta Mandira Hudi turut angkat bicara soal tingginya angka kematian akibat virus corona di Indonesia.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dokter Tirta atau Tirta Mandira Hudi turut angkat bicara soal tingginya angka kematian akibat virus corona di Indonesia.
Diketahui, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia cukup tinggi berkisar 8 persen.
Menurut dr Tirta, angka kematian yang tinggi disebabkan ketidakcukupan tempat layanan kesehatan untuk pasien yang datang.

"Ketidakcukupan tempat layanan karena pasien membludak," terang dr Tirta.
"Jadi sekarang itu adalah rujukannya itu cukup tetapi banyak pasien yang ketolak ."
"Karena banyak orang yang datang (rumah sakit) kondisinya sudah memburuk."
Untuk mengendalikan kematian itu, menututnya, yang harus dilakukan saat ini adalah berusaha untuk mengendalikan angka infeksi corona.
Diketahui, hingga Sabtu pagi, tercatat ada sebanyak 87 orang dinyatakan meninggal setelah terinfeksi virus corona.
dr Tirta mengatakan, dari 87 orang yang meninggal tersebut, 10 persen di antaranya adalah tenaga medis.
"Saran saya untuk mencegah mortality rate-nya semakin tinggi itu kita harus mengendalikan infection rate-nya," imbau dr Tirta.
"Karena garda di depan (tenaga medis) udah down ini dan jujur kalau kita lihat mortality rated 87 orang."
"10 persen di antaranya adalah tenaga medis, itu adalah hal yang harus jadi krusial."
"Nah jadi otomatis kendalikan infeksi, dengan cara mau nggak mau tutup Jakarta," tegas dr Tirta.
Sebelumnya, dr Tirta meminta pemerintah untuk bersikap tegas dalam menghadapi wabah corona di Indonesia.
dr Tirta mengatakan, kalau tidak ada keputusan drastis yang diambil pemerintah dampaknya wabah corona ini tidak akan segera terselesaikan.
Ia menyarankan pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi untuk megambil kebijakan yang tepat dalam menangani wabah corona.
"Jadi kalau saran saya buat pemerintah adalah pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mengambil sebuah kebijakan yang tidak populis."