Dampak Covid-19, PHRI Kalbar Berharap Pemda Bebaskan Pajak Hotel dan Restoran Selama 6 Bulan

PONTIANAK- Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar, Yuliardi Qamal mengatakan saat ini berharap kebijakan Pemda dengan kondisi ini Covid-19 meminta pembebasan pajak hotel dan restoran untuk enam bulan kedepan.

Ia mengatakan dengan adanya virus Corona (Covid-19) ini yang telah masuk ke Kalbar tentu hal yang terpentin dilakukan adalah bagaiamana mencegahnya dan memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut .

Diakuinya kondisi saat ini membuat penurunan di Perhotelan di Kota Pontianak sekitar 40 persen dibanding bulan yang sama ditahun sebelumnya .

“Kemudian untuk mengatasi covid-19 . Kami dadi PHRI tentu mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu mengutamakan kesehatan daripada kerugian maupun keuntungan yang didapat, “ ujar Yuiardi Qamal, Kamis (19/3/2020).

• Anggota DPRD Kubu Raya Minta Sosialisasikan Pelayanan Adminduk Capil Via Whatsapp ke Masyarakat.

Dikatakannya namun dari sisi lain untuk pencegahan virus covid-19 ada beberapa pengusaha tidak bisa menutup publik area yang dipunya karena punya tanggung jawab pada beberapa hal seperti gaji karyawan .

“Kemudian bulan depan menghadapi bulan puasa dan pengeluaran akan jauh lebih besar kedepan , tapi kami juga sudah mengambil tindakan seperti menyediakan hand sanitizer untuk tamu yang datang yang diletakan di meja recepsionis ,” ujarnya.

Kemudian untuk restoran yang ada di hotel seperti contoh hotel yang tidak disebutkan namanya . Jadi setiap tamu yang masuk akan ada karyawan yang berjaga didepan untuk menyemprotkan sanitizer sebelum masuk ke ruangan restoran.

“Hal seperti ini juga akan saya himbau kepada seluruh anggota untuk melakukan hal yang sama untuk mencegahnya,” ujar Yuliardi Qamal.

• IKIP-PGRI Pontianak Lakukan Upaya Pencegahan Virus Corona di Area Kampus

Selain itu untuk tamu dari Malaysia juga sudah tidak bisa masuk ke Indonesia maupun Kalbar karena sudah Lockdown.

Kemudian hari libur yang diterapkan pemerintah harus dipatuhi untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus. Jika tidak ada keperluan jangan keluar dan itu juga berdampak disektor perhotelan.

“Sektor kamilah yang paling merasakan hal ini karena banyak kegiatan di hotel yang dibatalkan . Selain itu dampaknya pasti ke jasa hotel dan restoran serta rumah makan karena orang dibatasi untuk ke luar rumah,” ujarnya .

Hal itu merupakan langkah yang baik tapi berdampak yang paling terasa di sektor perhotelan dan restoran serta rumah makan.

Ia berharap dari kejadian ini ada kebijakan Pemda dengan kondisi ini meminta pembebasan pajak untuk enam bulan kedepan untuk pajak hotel dan restorannya.

“Saya akan menghadap pak Wali Kota untuk menceritakan keadaan saat ini . Kalu misalnya ini kita tidak tahu jika berkepanjangan mungkin bisa merumahkan karyawan . Karena kami pasti mengukur kemampuan untuk membayar gaji,” imbuh Yuliardi Qamal.

Dalam hal ini ia katakan tak ada yang bisa disalahkan yang terpentin adalah saling menjaga diri.

“ Saya meminta permohonan itu karena sebagai ketua PHRI sebagai satu-satunya wadah perkumpulan hotel dan restoran minta pengertian untuk enam bulan kedepan kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia melihat hal ini diterapkan oleh Menkeu Sri Mulyani ke beberapa daerah untuk bebaskan pajak hotel dan restoran.

Sebelumya memang Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa kebijakan fiskal yang akan dilakukan pemerintah untuk mengenjot sektor pariwisata yang terkena imbas virus corona.

Salah satunya yakni membebaskan pajak restoran dan hotel selama 6 bulan.

Selain itu untuk banyak acara di hotel yang telah di cancel seperti rapat pemerintah yang dibatalkan yang dianggap tidak terlalu urgent.

“Kemaren juga ada acara Motor Gede (Moge) yang mau datang taunya mereka batal karena covid-19. Hal ini tentu mengurangi income karena sumbangan PAD untuk sektor kami cukup besar untuk kota Pontianak,” pungkas Yuliardi Qamal.

Batalkan Tiket Pesawat

Wakil Ketua I DPD Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Kalbar , Mada Doni Damanik mengaku banyak tiket pesawat dan groub tour di Kalbar yang dibatalkan untuk pencegahan Covid-19.

Ia mengatakan sementara dari Asita sudah mengikuti petunjuk dari Pemerintah karena dampak Corona seperti untuk keberangkatan Umroh dan paket tour yang sudah dibeli memang untuk dampak ekonominya terasa. Tapi langkah itu di ambil demi kepentingan bersama.

Ia mengatakan kalau untuk orang yang bepergian sejauh ini masih ada yang memesan tiket. Namun berkurang dan dari Maskapai juga telah mensiasati dengan banting harga dan memberikan promo .

“Bisa dilihat disitus pembelian tiket itu tiket yang dijual saat ini sangat murah . Namun untuk ke Kucing sendiri sudah dihentikan untuk pesawat Wings Air, dan Air Asia saya belum dapat info bisa jadi sudah dihentikan juga," ujarnya.

Ia mengatakan karena memang dari Malasyia sendiri sudah melakukan Lockdown .Jadi tidak ada penerbangan langsung ke negara yang sudah terpapara covid-19.

Sejauh ini diakuinya Perjalanan ke luar kota masih berjalan seperti bisa. Namun domestik telah menunjukan penurunannya .

“ Jadi yang bepergian dan pesan tiket pesawat ini memang sudah urgent untuk bepergian seperti dari Dinas dan pihak swasta. Jadi memang pemesan tiket pesawat ke luar kota masih ada, “ ujarnya.

Sedangkan untuk kedatangan dari luar ke Kalbar menurut pantauannya saat ini terlihat sepi dan berkurang tidak seperti sebelumnya. Artinya memang jumlah yang datang ke Kalbar juga sudah mulai berkurang.

• Sekadau Tetapkan Status Siaga Terhadap Covid-19

Ia mengatakan Asita sendiri dari sisi ekonominya harus menanggung tiket yang batal dan penumpang banyak rugi .

“ Paket tour banyak yang batal tapi yang paling rugi di tiket pesawat hampir 30 persen karena tidak dibantu pemerintah untuk tiket yang refund dan masih mengikuti standar aturan menteri,” ujarnya.

Ia mengatakan hampir semua tiket dibatalkan karena belum berani bepergian seperti tiket untuk groub tour ke Malaysia, Kuala Lumpur, Penang yang memang sudah di booking tiga bulan sebelumnya.

“Tapi untuk biaya tour sendiri karena sesama travel kita bisa refund full hanya pesawat yang susah. Tapi untuk Umroh kemarin dibantu pemerintah tetap bisa refund full dan ada juga dilakukan jadwal penerbangan ulang satu kali, “ ujarnya.

Untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Kalbar. Asita juga telah melakukan social distancing dan menganjurkan untuk para karyawan bekerja dirumah terhitung dari hari ini sampai lima hari kedepan.

“Jadi kantor sendiri sudah mengikuti petunjuk pemerintah melakukan Social Distancing dan kantor mulai minggu ini sudah mulai bekerja dirumah dan masuk kembali minggu depan ,” ujarnya.

Ia menambahkan para karyawan dikurangi jam kerjanya mulai dari pukul 11.00 sampai 15.00 wib . Lalu disiapakan hand sanitizer juga di kantor.

“Jadi dihimbau untuk para karyawan jangan kumpul ditempat keramaian. Jika masih melakukan hal tersebut lebih baik tidak usah masuk kantor dulu,” pungkasnya. 

Kondisi Tidak Normal

Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Ali Nasrun menanggapi terkait permintaan PHRI Kalbar kepada Pemda untuk pembebasan pajak hotel dan restoran selama enam ban terkait covid-19 di Kalbar.

Ia mengatakan hal tersebut sudah sewajarnya melihat kondisi saat ini rasio atau pemikiran penetapan pajak itu dasarnya pendapatan yang normal. Seperti berapa besar pajak dari pendapatan normal.

“Jadi dalam kondisi tidak normal begini saya kira ada benarnya untuk mengajukan kepada pemerintah adanya istilahnya pelonggaran pajak. Syukur-syukur dihapus jadi nol,”ujarnya, Kamis (19/3/2020).

Ia mengatakan sudah selayaknya psra unit usaha mengajukan dalam bentuk pengurangan pajak dengan maksud supaya tingkat kerugian dari unit usaha tidak semakin besar . Karena pajak dalam hitungan usaha adalah pengeluaran .

“Tentu dengan syarat jika kondisi sudah pulih akan di pulihkan kembali ,” ucapnya.

Sudah bisa dilihat semakin hari semakin nyata bahwa dampak perekonomian dengan adanya virus corona (Covid-19) memang sangat besar dan menyeluruh ke semua sektor dari usaha ekpor dan impor sampai UMKM bahkan warung kecil dan gerobak semua terkena.

“Saya kira pada kondisi ini kita tidak semestinya menstandarkan pada kondisi yang normal dan semua rakyat harus rela berkorban bersama untuk mengurangi apa yang selama ini diperoleh dan merasakan sulit deritanya,” pungkas Ali Nasrun.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID