Aksi Bela Peladang

Kapolres Siap Amankan Aksi Damai Sidang Putusan Peladang, Persatuan Peladang Optimistis Bebas

Kalau untuk jumlahnya kita belim bisa sebutkan, karena kita masih melihay situasi jumlah masa yang akan turun nanti

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Beny
Kapolres Sintang, AKBP Jhon Halilintar Ginting 

SINTANG -Kapolres Sintang, AKBP Jhon Halilintar Ginting mengaku belum bisa menyebut jumlah personel yang akan mengamankan aksi damai kawal persidangan dengan agenda putusan pengadilan terhadap enam terdakwa perkara Karhutla pada 9 Maret nanti.

"Kalau untuk jumlahnya kita belim bisa sebutkan, karena kita masih melihay situasi jumlah masa yang akan turun nanti," kata  Jhon Halilintar Ginting di ruang kerjanya, Jumat (6/3/2020).

Selain itu, Jhon juga belum bisa memastikan personel bantuan yang mungkin akan diperbantukan dari Polda Kalbar untuk mengamankan aksi damai. Sebab, hingga saat ini belum ada surat pemberitahuan dari masa aksi soal jumlah yang akan turun aksi.

"Personel Polres Sintang ada 400 dari Polda kita belum tahu. Lagi pula belum ada pemberitahuan berapa banyak masa aksi yajg turun. Suratnya belum ada masuk. Makanya kita belum bisa menentukan jumlah personel," jelas Jhon Halilintar Ginting.

Soal pengamanan, Kapolres memastikan akan dilakukan semaksimal mungkin, tidak hanya aksi damai, tapi juga proses persidangan hingga masyarakat. "Akan ada rekayasa lalu lintas. Tujuan kita melaksanakan pengamanan aksi damai, persidangan dan masyarakat di sekitarnya," ujarnya.

Optimis Bebas

Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat meyakini majelis hakim yang menangani proses hukum enam peladang di Pengadilan Negeri Sintang dalam perkara kebakaran hutan dan lahan berpihak memenangkan dan membebaskan Peladang.

BREAKING NEWS- Bupati Sintang Keluarkan Edaran Libur Sekolah Jelang Sidang Putusan Enam Peladang

“Kami percaya para hakim yang menangani kasus enam saudara kita Peladang lebih bijaksana, memiliki hati nurani dan menghormati kearifan lokal dalam memutus perkara dengan memenangkan dan membebaskan Peladang,” kata  Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, Yohanes Mijar Usman seperti rilis tertulis yang diterima Tribun Pontianak, Jumat (6/3).

Mijar menilai sebagai sesama manusia yang hidup dari hasil usaha petani maupun Peladang dengan menyantap nasi maupun hasil pertanian lainnya setiap hari, maka selayaknya peladang diapresiasi, dan dihormati. Demikian pula dengan sejumlah data dan fakta yang terungkap selama persidangan, tidak ada alasan untuk mereka dipersalahkan.
“Karenanya, keberpihakan para hakim dengan membebaskan enam Peladang menjadi penantian bersama pada Sidang Senin (9/3/2020) besok dengan agenda pembacaan putusan,” jelasnya.

Aktivis Walhi Kalbar, Hendrikus Adam menyebut agenda pembacaan putusan atas nasib enam Peladang di Pengadilan Negeri Sintang tanggal 9 Maret 2020 bukan tidak mungkin sekaligus menjadi momentum Hari Kebangkitan Peladang.

Halaman
12
Penulis: Agus Pujianto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved