Gubernur Kalbar Sutarmidji Sampaikan Kiat Sukses Membangun Desa Mandiri

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji didaulat menjadi pembicara pada kegiatan kuliah umum yang digelar Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Sekolah Pascasarjana.

Pada kesempata itu, Sutarmidji juga merupakan Ketua ILUNI UI Kalbar menyampaikan Strategi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan Kalbar dihadapan para alumnus UI di Gedung IASTH, Lt 3, Kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba Raya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Pada kesempatan itu, Midji memaparkan integrasi dan kolaborasi yang dibangunnya bersama pemangku kepentingan dalam membangun desa.

Mantan Wali Kota Pontianak tersebut menegaskan, ditinjau dari segala aspek Kalbar memiliki potensi yang luar biasa.

Namun ia menuturkan jika dilihat pada indikator kemajuan daerah maka maka Kalbar sangat tertinggal.

Bahkan menurutnya saat ia baru menjabat sebagai Gubernur Kalbar, data-data menunjukan ketertinggalan kalbar dari semua sektor, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), infrastruktur, daya saing, tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya jauh tertinggal.

• Pencanangan Desa Mandiri, Sutarmidji Pastikan Sinergi Tiga Pilar Wujudkan Kalbar Bebas Asap

“Berdasarkan hasil penelitian terakhir, progresnya sudah membaik, kita lihat bidang tata kelola pemerintahan dari posisi 23 dari 34 provinsi saat ini menjadi 18, begitu juga daya saing dari 28 ke peringkat 23," ucap Midji dihadapan para alumnus IU.

Keberhasilan dalam meningkatkan peringkat tersebut ditegaskannya karena adanya sinergitas yang dibangun.

Ia menjelaskan Pemprov Kalbar bersama Polda dan Kodam XII/Tanjungpura telah sepakat, bahwa untuk membangun Kalbar tidak bisa jika tidak membangun desa.

Oleh karena ada 52 indikator desa membangun desa harus dikerjakan bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

TNI dan Polri disebut Midji, turut menyelesaikan indikator-indikator dalam Indeks Desa Membangun (IDM).

Arah pembangunan difokuskan pada 52 indikator yang terbagi menjadi tiga indeks yakni ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dengan berkolaborasi antar Pemprov serta TNI-Polri, Midji menegaskan dalam setahun Kalbar berhasil mewujudkan 87 desa mandiri yang awanya hanya ada satu desa mandiri.

“Sampai September 2019 lalu, jumlah desa mandiri hanya ada 834 desa se Indonesia. 87 desanya ada di Kalbar, itu artinya Kalbar telah berhasil menyumbang 10,5 desa mandiri di Indonesia,” ucapnya

Secara umum disampaikannya kondisi desa di Indonesia saat ini ada 74.954 dengan 834 kategori mandiri, maka kondisi Indonesia tidak bisa dikatakan sudah baik. "Saya ajak Kapolda dan Pangdam mewujudkan itu, dalam satu tahun dipetakan dan berhasil," ucap Midji.

Selama ini pemerintah dinilainya belum optimal dalam pemanfaatan dana desa sehingga tak banyak perubahan terjadi, meskipun anggaran semakin tahun terus meningkat. Semua berbicara tentang dana desa namun tidak paham penggunaannya untuk apa. Padahal sudah jelas, pemerintah sendiri yang menetapkan klasifikasi dan indikator desa.

Dana desa yang dialokasikan disebutnya hingga Rp284 triliun namun hanya bisa menghasilkan 834 desa mandiri, dinilainya tidak sebanding. Arah pembangunan desa seharusnya sudah jelas dengan menyelesaikan indikator yang ada. Lewat IDM, konsep pembangunan akan lebih terarah dan terukur sehingga ada percepatan..

Selain itu Kalbar juga sudah berhasil mengentaskan delapan kabupaten yang awalnya berstatus tertinggal, kini sudah bebas dari ketertinggalan. Lalu ada tiga kabupaten yang sudah terbebas dari desa sangat tertinggal. Bahkan tahun ini diperkirakan akan bertambah empat kabupaten lagi yang terbebas dari desa sangat tertinggal. Serta tiga kabupaten terbebas dari desa tertinggal.

Padahal jika melihat dari luas wilayah, Midji memaparkan Kalbar masuk urutan keempat terluas se-Indonesia. Dengan panjang perbatasan mencapai 972 kilometer, lebih panjang dari Provinsi Papua yang hanya 777 kilometer. Ditambah Kalbar memiliki lima border atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

"Jadi jangan punya persepsi Papua paling panjang perbatasannya. Makanya sebelum ibu kota negara pindah, harusnya Kalbar sudah dimekarkan. Minimal pulau Kalimantan menjadi delapan provinsi," ujarnya.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak