DPRD Kalbar Dukung Sutarmidji Mengenai Pemekaran Kapuas Raya Sebelum Pemindahan Ibu Kota RI
Harapan gubernur kepada pemerintah pusat patut didukung karena memang pemekaran adalah salah satu suprastruktur yang diperlukan
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
lihat foto
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat agar melakukan Pemekaran Wilayah di provinsi yang ada di Kalimantan sebelum merealisasikan keputusan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DRPD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengatakan Pemekaran Wilayah Kalbar ini sangat besar untuk dilakukan.
Ia menegaskan tanpa pemekaran wilayah usaha pemda untuk mensejahterakan masyarakat Kalbar sangat berat untuk dilakukan dan rawan pembangunan yang terlalu luas sehingga rentang kendali pemerintah sangat jauh.
“Harapan gubernur kepada pemerintah pusat patut didukung karena memang pemekaran adalah salah satu suprastruktur yang diperlukan agar rakyat Kalbar lebih sejahtera,” ujar Suriansyah.
Jadi sebaiknya pemindahan ibukota ini di barengi dengan penataan dan pemekaran di Kalbar, tidak hanya Kapuas Raya. Akan tetapi ada calon provinsi lain ,seperti di Kalbar bagian selatan yakni Kabupaten Ketapang perlu di perlhatikan.
“Kemudina untuk pemekaran kabupaten usulan baru juga patut di pertimbangkan oleh presiden,” ucapnya.
Ia mengatakan kebijakan mengenai moratorium pemekaran wilayah untuk seluruh Indonesia dapat ditinjau untuk Kalimantan karena rencana kepindahan ibu kota juga harus memberikan dampak bagi kesehateraan rakyat Indonesia,dan tentunya bagi masyarakat Kalbar .
• Nasir: Gubernur Kalbar Terus Perjuangkan Pemekaran Kapuas Raya
“Kami dari DPRD Provinsi Kalbar menghimbau presiden dapat mempertimbangkan usulan Gubernur Kalbar untuk pemekaran baik Kabupaten kota maupun provinsi di Kalbar ,” ujarnya.
Selanjutnya ia mengatakan walaupun moratorium tidak dicabut menyeluruh, tapi untuk Kalimantan perlu dipertimbangkan
“Provinsi Kalbar untuk rencana pemekaran ini sudah siap . Dari sisi infrastruktur sudah lumayan makanya dari pemekaran ini pemenuhan infrastruktur akan lebih mudah Karena Kalbar lebih luas dari pulau Jawa dengan APBD yang hanya kurang lebih Rp6 sampai Rp7 Triliun saja sangat lambat untuk memenuhi keperluan di wilayah rencana pemekaran Kapuas Raya,” jelasnya.
Justru dengan pemekaran inilah diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur . Sedangkan dari sisi SDM Kalbar sudah sangat siap.
“ Banyak putra - putri terbaik di Kalbar . kemudian gubernur dalam hal ini Pemprov bersedia membiayai provinsi persiapan selama dua tahun dengan APBD Kalbar. DPRD Kalbar tentu mendunkung usulan Gubernur Kalbar,” pungkasnya.
Berdampak Besar
Terkait dengan pemekaran itu, pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura, Eddy Suratman mengatakan Kalbar mempunyai lima perbatasan untuk itu memang membutuhkan pemekaran.
“Jawa saja punya 6 provinsi sedangkan kita hanya satu saja. Kemudian kita berbatasan langsung dengan negara lain . Oleh karena itu pemekaran di Kalbar itu adalah kebutuhan mendesak apalagi ibukota mau pindah ke Kaltim ,” ujarnya.
