Gubernur Kalbar Target PAD 2020 Rp 3 Triliun, Bidik Objek Pajak Pelabuhan
Ia mengatakan dengan adanya target PAD tidak ada objek pajak yang baru hanya perlu dimaksimalkan saja.
Penulis: Anggita Putri | Editor: Didit Widodo
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anggita Putri
TRIBUNPONTIANAK.CO, ID, TRIBUN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD lima tahun ke depan menjadi Rp 2,5 triliun hingga Rp 3 triliun. Upaya tersebut akan dicapai dengan optimalisasi penarikan pajak.
Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji mengatakan target peningkatan PAD sudah akan dimulai tahun ini. Dari tahun ini, PAD Rp 1,9 triliun dan ditargetkan naik Rp 2,4 triliun, harapannya target Rp 3 triliun ini bisa tercapai.
“Ketika saya masuk pertama kali di sini PAD Rp 1.9 triliun sekarang bisa Rp 2.4 triliun. APBD juga sudah di atas Rp 6 triliun, awalnya hanya Rp 5.3 triliun,” ujarnya, Senin (3/2/2020).
Ia mengatakan dengan adanya target PAD tidak ada objek pajak yang baru hanya perlu dimaksimalkan saja. Jadi intensifikasi penagihan itu yang perlu untuk ditingkatkan.
Karena selama ini ia katakan banyak sekali jenis pajak yang sebetulnya sangat peluang tapi perlu ditingkatkan.
“Saya ambil contoh pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang bayar hanya Pertamina dan yang lain tidak punya data yang baik padahal dia pemasok ,” ujarnya.
• DPD RI Kunker ke Kalbar Soroti Masalah BPJS, Satu di Antaranya minta Tururunkan Gaji Pimpinannya
• Pemkot Pontianak Uji Coba Non Tunai Naik Kapal Fery, Dishub Masih Berikan Toleransi Sebulan
• Kapolda Kalbar Geram Penyebar Hoaks Corona
Ia berharap ini menjadi perhatian dan nanti dirinya akan mengajak aparat penegak hukum untuk menegakkan hal itu.
“Banyak alat berat yang tidak bayar pajak yang digunakan diperkebunan dan sebenarnya yang banyak bandel adalah di perkebunan yang punya dumtrak 1000 tapi bayar pajaknya 10 sampai 100 saja,” jelasnya. Ia mengatakan pajak yang masih punya potensi seperti dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
“Kalau dimaksimalkan kita masih bisa meningkatkan Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar. Mudah- Mudahan bagi hasil pajak CPO bisa dapat dari ekport pelabuhan. Kemudian banyak lainnya,” ujarnya.
Midji mengatakan, Kalbar punya produksi 2.2 sampai 2.7 juta ton. Potensinya kalau memang pajak ekport ada pembagian Kalbar bisa mendapatkan di atas Rp 500 miliar per tahun.
“Kalau 5 tahun kita bisa peroleh itu. Maka infrastruktur jalan dan jembatan di Kalbar mungkin 60 sampai 70 persen selesai,” pungkasnya.
Di tempat yang berbeda, Kepala Badan pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Mahmudah menanggapi terkait target peningkatakan PAD Kalbar .
“Target itu seperti yang disampaikan Gubernur Kalbar. Kami bersama jajaran Bappenda akan melakukan berbagai upaya mengingatkan wajib pajak melalui SMS,” ujarnya.
Ia mengatakan tahun ini diupayakan sudah bisa dilakukan mengingat wajib pajak melalui SMS yang bekerjasama dengan Telkomsel.
