Fraksi PKB Tuding Pembangunan Kantor Gubernur Kalbar Mubazir

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Ketua Fraksi PKB DPRD Kalbar, Muhammad Rizka Wahab menilai pembangunan kantor Gubernur yang baru mubazir terhadap anggaran.

Ia menilai, mestinya gubernur komit dengan janji politik saat maju Pilgub, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang selalu menjadi masalah di Kalbar.

"Menurut kita, saya rasa kantor gubernur yang lama itu masih sangat layak untuk digunakan, kenapa kita harus memubazir membuang uang harus membangun kantor Gubernur yang baru dengan dana sangat-sangat besar.

Saya rasa banyak yang harus diutamakan, harus diprioritaskan misalnya jalan, atau pembangunan lain, sarana-prasarana infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini. Jadi urgensinya sama sekali endak ada, tidak layak," katanya, Minggu (2/2).

Diterangkan dia, berdasarkan data yang diterima dari dinas terkait, pembangunan kantor Gubernur menelan anggaran Rp 93 miliar, sementara rehab pagar kantor Gubernur Rp 5 miliar, rehab gedung lama Rp 11 miliar, dan pembangunan halaman kantor gubernur Rp 9 miliar.

"Kalau sesuai janji kampanye beliau, kalau beliau akan memperjuangkan infrastruktur jalan dan lain sebagainya, contoh sekarang banyak sekolah yang kurang layak, misalnya di Sintang yang hanya menggunakan atap dari terpal, kan alangkah baiknya dana-dana tadi kita gunakan kepada tempat yang lebih memerlukan, lebih membutuhkan, daripada kantor Gubernur yang sekarang ini saya rasa masih sangat-sangat layak digunakan," tuturnya.

• Pemkab KKR Anggarkan Rp 135 M untuk Pendidikan, Upaya Tingkatkan Mutu

• Pengembangan Pariwisata Kalbar Butuh Inovasi, 300 Destinasi Belum Tergarap Maksimal

• Pontianak City Run 2020 Seru, Pelari Lokal Kewalahan Hadapi Atlet Kenya

Lebih lanjut, anggota Komisi IV DPRD Kalbar ini pun menepis argumen yang menyebut jika pembangunan taman di Kantor Gubernur Kalbar untuk pariwisata.

Menurut Agam, sapaan akrabnya, mestinya Gubernur bisa mengalihkan dana tersebut pada pariwisata yang ada di Kalbar.

“Kalau pariwisata tidak di kantor gubernur saya rasa, kalau pariwisatakan banyak tempat parawisata yang bisa kita gunakan untuk berwisata, atau dananya diambil, dibagi mana sektor pariwisata yang ada dikembangkan lagi dengan dana tadi, termasuk peningkatan jalan dan sebagainya," katanya.

Walaupun memang diakuinya, jika perencanaan ini sudah ketok palu antara DPRD periode lalu dengan Gubernur, namun politisi PKB ini berharap agar pihak eksekutif dapat merespon hal ini.
"Barang ini sudah ada, sudah real, sudah ada datannya, kami tidak setuju, dan kalau masih bisa diralat atau diubah, kami maunya barang ini tidak usah dimasukan dan dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa ditanggapi pihak pemerintahan dan bisa dikaji ulang dari segi pemanfaatan dan segi kegunaan, efesiensi dan sebagainya," tutup Wahab.