Tumpas Mafia Tanah, Kanwil ATR/BPN Kalbar Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kalbar

Ia mengatakan dengan kerjasama ini tentu lebih bersinergi dan bergerak bersama antara BPN Kalbar-Kejati sekaligus memberi warning terhadap mafia tanah

Tumpas Mafia Tanah, Kanwil ATR/BPN Kalbar Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ANGGITA PUTRI
Ery Suwondo, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Kalbar, foto bersama perwakilan Kejaksaan Tinggi Kalbar seusai penandatangan kerjasama, di Aula Kanwil ATR/BPN Kalbar, Kamis (30/1/2020). 

Tumpas Mafia Tanah, Kanwil ATR/BPN Kalbar Jalin Kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Kalbar

PONTIANAK - Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalimatan Barat melakukan Penandatangan Kerjasama dengan pihak Kejaksaan Tinggi Kalbar.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Kanwil BPN Kalbar dan BPN Kabupaten dan Kota, serta pihak Kejari se-Kalbar.

Penandatangan kerjasama berlangsung di Aula Kanwil ATR/BPN Kalbar, Kamis (30/1/2020).

Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar, Ery Suwondo mengatakan, penandatangan kerjasama yang sudah dilakukan akan semakin lebih mudah dalam rangka penanganan kasus pertanahan ataupun dalam percepatan sertifikasi aset tanah.

Misalnya tanah pemerintah atau dari Kejaksaan Agung.

Melalui kerjasama ini yang mungkin selama ini terjadi sumbatan-sumbatan akan terurai karena menjalankan tugas dan fungsinya sudah ada payung hukumnya.

Wamen ATR/BPN Harap Sutarmidji Bisa Jadi Panglima Reforma Agraria di Kalbar

“Itulah kondisi yang selama ini ada. Kendala di lapangan diharapkan tidak terjadi lagi. Oleh karena itu penegakan hukum di bidang ATR/BPN semakin baik sekaligus penanganan aset pemerintah, pelacakan aset dan tindak pidana korupsi dan kejahatan,” kata Ery Suwondo.

Ia mengatakan dengan kerjasama ini tentu lebih bersinergi dan bergerak bersama antara BPN Kalbar-Kejati sekaligus memberi warning terhadap mafia tanah jangan lagi melakukan yang merugikan rakyat.

“Karena ini lingkup pencegahan terhadap mafia pertanahan selain penegakan hukum terkait aset maupun terkait aspek legalitas dan sertifikat tanah milik pemerintah,” ujarnya.

Ery Suwondo mengatakan ke depan kordinasi dilakukan sampai tingkat daerah dan kerjasama dari Kejati sampai Kejari agar di lapangan sudah punya pedoman dan payung hukum. (*)

Penulis: Anggita Putri
Editor: Marlen Sitinjak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved