Wamen ATR/BPN Harap Sutarmidji Bisa Jadi Panglima Reforma Agraria di Kalbar

PONTIANAK - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra melakukan pertemuan dengan Gubernur Kalbar, H Sutarmidji yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Selasa (28/1/2020).

Sutarmidji langsung membawa Wakil Menteri ATR/BPN menuju Ruangan Analytic Room dan menunjukan apa saja yang ditampilkan di ruangan tersebut, serta memperlihatkan beberapa data yang ada.

Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan tertutup di Ruang Kerja Gubernur Kalbar.

Usai pertemuan tertutup. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra mengatakan kedatangan bertemu Gubernur Kalbar lebih kepada silaturahmi.

“Karena Gubernur Kalbar adalah ketua Gugus tugas reforma agraria (GTRA). Salah satu tantangan presiden selain sertifikasi adalah retribusi tanah bagi orang yang belum punya tanah kalau sudah menguasai tanah relatif lebih mudah,” ujarnya.

• Wabup Sambas Temui Wamen Kemenag Dorong Penegerian IAIS Sambas

Ia mengaku hal yang sulit memang retribusi tanah yang harus kordinasi dengan pihak lain dari KLHK dan Pemda .

“Gubernur banyak memberikan pandangan dan kalau gubernur membantu saya yakin target ini bisa tercapai termasuk data hutan untuk menjadi aset ,” ujarnya.

Ia mengatakan mendapat pesan dari Gubernur Kalbar jangan hanya diberikan ke individu, tapi kolektif dan harus di jaga jangan di lepas . Bisa dengan sistem hak kolektif lalu di atur desa nya biar rapi mana yang menjadi permukiman , dan lainnya,” jelasnya.

Ia berharap gubernur Kalbar bisa jadi panglima reforma agraria di Kalbar. Membantu mensukseskan program ini.

Sementara Gubernur Kalbar H Sutarmidji mengatakan bicara tentang retribusi lahan ini untuk kepentingan masyarakat Kalbar supaya tidak ada kasus masalah sektor pertanahan.

“karena masyarakat juga merasa perlu di perhatikan dan menjadi hak mereka . Kalau mereka butuh kita upayakan dapat. Kadang yang menjadi kendala adalah satu kawasan masih menjadi kawasan hutan tapi hutannya tidak ada lagi , jelasnya.

Ia mengatakan kawasan hutan seperti itu harus cepat di distribusikan tapi harus diatur untuk apa saja.

“Prosesnya menjadi masalah dan ribet karena dari kementrian niat tidak melepasnya. Kalau niat melepas maka urusan akan gampang . Tapi antara mau dengan tidak kadang jadi basa basi,” ujarnya.

Ia merasa senang atas kunjungan wamen ATR/BPN . Ia mengatakan kalau bisa semua urusan dipermudah.

“ngapain kita ribet masih banyak urusan yang perlu di urus. Kesejahteraan masyarakat dengan mereka punya lahan mereka bisa gunakan untuk hal lainnya,” ujarnya.

Jadi kedepan tinggal pengaturan jenis hak nya supaya pas. Ia mendukung dan serius akan tangani dengan BPN Kalbar . Kalau ada kendala maka akan dilakukan kordinasi dengan menteri.

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838