Peningkatan Listrik Desa Hingga Gas LPG Jadi Perhatian Komisi IV dan Dinas ESDM

PONTIANAK - Komisi IV DPRD Provinsi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalbar sepakat untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Kalbar.

Hal ini ditegaskan usai rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kalbar dengan Dinas ESDM di ruang pimpinan DPRD Kalbar, Kamis (30/01/2020).

"Kita sangat mendukung terkait dengan kondisi Kalbar saat ini, terkait rasio elektrifikasi ini harus kita percepat segera bagaimana masyarakat bisa menikmati aliran listrik setiap rumah tangga, karena sekarang masih 86 persen, ada sekian persen yang belum," kata Plt Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral, Sy Kamaruzzaman.

• Komisi IV DPRD Sambas Usulkan Tambahan Kuota LPG 3 Kilogram

"Ini kaitannya juga kita mensinergikan Pemerintah, DPR dan pemangku kepentingan, mandat ini adalah PLN dan disepakati kita akan undang PLN untuk bisa memberikan informasi terkait dengan program kedepan untuk segera mewujudkan agar elektifikasi di Kalbar tuntas dalam waktu dekat," tambah dia.

Sebelumnya, dijelaskannya jika terkait dengan program kegiatan bagaimana ESDM dengan core bisnisnye terkait minerba, kelistrikan, geologi dan energi untuk bisa mempercepat terkait dengan pembangunan Kalbar.

Ia pun menjelaskan jika telah memaparkan sejumlah potensi yang ada di Kalbar mulai bauksit, batu bara, emas, logam, non logam hingga zircon.

"Kita berada diposisi kaitannya pembangkit listrik tenaga surya dan mikro hidro berdasarkan potensi yang ada. Tapi, kalau untuk jaringan listrik itu kewenangannya ada di PLN," papar dia.

Selain itu, Sy Kamaruzzaman juga mengungkapkan jika pihaknya memaparkan terkait pelayanan kebutuhan masyarakat dalam hal ini LPG 3 KG.

Hal ini karena, kata dia, di Kalbar pernah terjadi kelangkaaan gas LPG.

"Kita tidak ingin kedepan LPG menjadi problem kembali sehingga kita akan menguraikan persoalan ini dengan mengundang pihak terkait agar taat sasaran dan taat manfaat," jelasnya.

Dengan begitu, ungkap dia, akan bisa dilakukan inventarisir dan pemetaan solusi kedepan untuk bisa mengatasi persoalan yang sudah lalu.

Termasuk, kata Sy Kamaruzzaman, pihaknya juga membahas nuklir dengan komisi IV yang sudah ada studi tapak di Bengkayang.

"Kita sudah menggambarkan berbagai potensi yang ada di Kalbar, yang mana bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, dan ini perlu kajian, bicara kewenangan juga tidak di pemerintah provinsi, namun juga pemerintah pusat dan juga akan menggandeng investor, tapi yang jelas kita sudah berikan gambaran potensi yang ada," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Yohanes Rumpak menjelaskan jika listrik di desa menjadi perhatian pihaknya.

"Perhatian komisi IV adalah terhadap listrik desa, tadi kita sudah sampaikan kepada kepala dinas untuk mempercepat supaya desa-desa yang kekurangan listrik bisa diupayakan baik melalui PLN maupun energi terbarukan seperti PLTS maupun PLTMH," katanya.

Rumpak mengatakan, jika pihaknya sudah memberi contoh untuk PLTMH misalnya kalau masuk dengan hutan lindung bisa pinjam pakai dan bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan.

"Tindaklanjut dari keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan listrik ditingkat desa, kita akan raker dengan PLN, kita minta PLN memaparkan rencana kerja sehingga kita tau mana titik-titik mungkin dalam data PLN bukan prioritas, kita minta untuk menjadi prioritas," tegas politisi PDIP ini.

Terlebih, ia menyebutkan jika anggota dewan sangat mengerti lapangan dimasing-masing dapil.

Selain itu, ungpa Rumpak, pihaknya juga menyoroti agar kelangkaan LPG tiga kilogram tidak lagi terulang.

Hal karena ini, lanjutnya, LPG merupakan kebutuhan masyarakat dimana kebutuhan akan ini sangat mendesak.

"LPG sangat penting dan kebutuhan hari-hari. Oleh karena itu, ini kebutuhan dasar wajib kita penuhi," katanya.

Maka dari itu, ia menyebut akan meminta pertamina menggambarkan rencana hingga penyalurannya, dan bagaimana bekerjasama dengan penyalur ditingkat desa.

Sementara untuk dilokasi pertambangan, ia menyebut jika Komisi IV berharap diareal pertambangan masyarakat lokal harus bekerja dan menjadi perhatian khusus.

"Jangan sampai pekerja adalah tenaga kerja asing mendominasi, karena jika begitu bukan mensejahterakan masyarakat lokal, namun menkerdilkan dan memarginalkan," tuturnya.

Termasuk, kata dia, infrastruktur disekitar tambang seperti jalan, air bersih dan sebagainya dalam hal ini infrastruktur dasar mesti lebih baik. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak