Komisi IV DPRD Sambas Usulkan Tambahan Kuota LPG 3 Kilogram
Ia menjelaskan, jika langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemda untuk mengatasi kelangkaan gas di Sambas haruslah terukur.
Penulis: Muhammad Luthfi | Editor: Maudy Asri Gita Utami
SAMBAS - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Anwari menyoroti seringnya terjadi kelangkaan gas LPG 3 Kilogram di Kabupaten Sambas.
Oleh karenanya, ia berharap agar ada penambahan kuota LPG 3 Kilogram di Kabupaten Sambas agar kesulitan untuk mendapatkan gas 3 Kilogram, tidak menyusahkan masyarakat.
Politisi Partai Gerindra ini berpendapat jika berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sambas sejauh ini sudah cukup baik.
Hanya saja kata dia, ia mengingatkan agar ada upaya untuk menambah kuota Elpiji Subsidi di Sambas.
• Diskumindag Gelar Rakor Bahas LPG di Kabupaten Sambas
"Kelangkaan elpiji mesti diatasi dengan baik, meskipun upaya operasi pasar dilalukan oleh pemda, namun masih terasa kelangkaan elpiji oleh masyarakat dan ini saya temukan di beberapa tempat," ujarnya, Kamis (23/1/2020).
Ia menjelaskan, jika langkah-langkah yang harus diambil oleh Pemda untuk mengatasi kelangkaan gas di Sambas haruslah terukur.
Hal itu menurutnya agar supaya bisa menghasilkan solusi jangka panjang bagi masyarakat, dan bisa mereduksi persoalan yang sama di kemudian hari.
"Secara resmi kami belum diberitahu terkait upaya wacana satu desa satu pangkalan, namun ini adalah langkah bagus," katanya
"Akan tetapi harus ditekankan agar kuota elpiji sambas yang sejumlah 300 ribuan ini tabung harus ditambah," tutur Anwari.
Penambahan kuota itu ia katakan perlu, karena mengingat data jumlah penerima atau masyarakat yang berhak menggunakan elpiji subsidi di Kabupaten Sambas masih belum diperbarui.
"lalu update data penerima elpiji juga harus dilakukan, hal ini karena perekonomian rakyat yang terus bergulir, dan yang lebih penting lagi yakni, kembalikan elpiji sesuai pada peruntukannya dan perlu kesadaran masyarakat akan siapa yang paling berhak," katanya.
Tidak hanya itu, ia juga mengingatkan agar ASN tidak menggunakan gas LPG 3 Kilogram.
"Ini juga termasuk kepada Aparatur Sipil Negara, dan lain lain, perlu dilakukan misalnya himbauan secara terus menerus kepada mereka oleh bupati agar tidak menggunakan elpiji subsidi untuk membantu mengatasi faktor kelangkaan ini," tutupnya. (*)
Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak