Komisi IV Dorong Kalbar Jadi Pilot Project Aspal dari Karet

Namun selain daripada peningkatan kualitas aspal, diyakini pula akan berdampak positif pada petani.

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA/Erry Iriansyah
Komisi IV DPRD Kalbar saat melakukan rapat kerja dengan kemitraan belum lama ini. 

PONTIANAK - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Yohanes Rumpak mendorong agar Kalbar dapat menjadi pilot project penggunaan aspal dari karet.

Hal ini diungkapkannya bukanlah tanpa alasan.

Namun selain daripada peningkatan kualitas aspal, diyakini pula akan berdampak positif pada petani.

"Satu diantara riset yang perlu dilakukan adalah mendorong pemerintah pusat serius memastikan bahwa karet bisa menjadi bahan baku aspal," katanya, Kamis (23/01/2020).

Komisi II Sebut Akan Siapkan Payung Hukum Jika Kalbar Jadi Pilot Project Aspal dari Karet

"Ada dua manfaat sekaligus yang kita dapatkan. Pertama, biaya infrastruktur lebih murah karena bahan ada dilokal. Kedua, pendapatan petani karet meningkat, dan ketika pendapatan meningkat daya saing dan beli meningkat. Biaya untuk pendidikan dan kesehatan ada, berarti aksesnya ada dan meningkat," tambahnya.

Terlebih, kata dia, sejauh ini Presiden Jokowi sangat mendorong karet menjadi bahan baku aspal.

"Kita berharap bahwa Menko Perekonomian dan Bappeda agar Kalbar menjadi pilot project menerapkan infrastruktur jalan yang berasal dari karet," pintanya.

Pemerintah, lanjutnya, melakukan terobosan terhadap hal ini karena sangat penting untuk petani karet, dan tinggal memperbaiki harga.

Satu diantara cara memperbaiki harga, ungkap dia, adalah memastikan karet digunakan untuk berbagai produk yang digunakan secara massal.

"Di India karet ada banyak kegunaan, dipakai untuk mebel segala macam, dan hal ini harus dilakukan agar tidak hanya jual keluar namun juga menjadi kebutuhan disini," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dikomisi IV mendorong perencanaan lebih bagus daripada sebelumnya, dan berharap riset bisa ditingkat.

"Kita melihat bahwa sesuai dengan yang disampaikan jika data sangat lemah, ketika data lemah maka perencanaan lemah. Data dari OPD juga lemah. Data yang baik adalah kita melakukan riset," katanya.

Walaupun memang Bappeda sudah mempunyai pusat data, ungkap dia.

Namun harus dicek lagi apakah benar bisa menjadi pusat data dan terkonsolidasi dengan baik, by sistem, dan berdasarkan itu akan bisa dibuat perencanaan. (*)

Update Informasi Kamu Via Launcher Tribun Pontianak Berikut:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wTribunPontianak_10091838

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved