SSCASN Terkini

Pengaduan CPNS Rawan Berulang, Ombudsman Kalbar Rangkul BKPSDM Se-Kalbar

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan BKPSDM dari Provinsi dan 14 Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat.

Pengaduan CPNS Rawan Berulang, Ombudsman Kalbar Rangkul BKPSDM Se-Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ WAHIDIN
ILUSTRASI - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) hari terakhir bagi peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 Kabupaten Sintang yang dilaksanakan di Aula SMK Negeri 1 Sintang, Sabtu (17/11/2018) kemarin. 

PONTIANAK - Ombudsman Kalbar melakukan koordinasi bersama BKPSDM se-Kalbar terkait seleksi penerimaan CPNS Daerah pada Kamis (16/01/20) siang di Kantor Ombudsman Kalbar.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan BKPSDM dari Provinsi dan 14 Kota/Kabupaten di Kalimantan Barat.

Selain itu, dalam kesempatan ini turut hadir pula Bupati Kayong Utara, Citra Duani.

Sejak dibukanya kanal pengaduan pengawasan seleksi penerimaan CPNS oleh Ombudsman RI pada bulan November 2019, Ombudsman Kalbar telah menerima beberapa laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam seleksi CPNS di daerah.

Melihat pola laporan yang disampaikan masyarakat rawan berulang, Ombudsman Kalbar menginisiasi koordinasi bersama BKPSDM di wilayah Kalbar.

Selain untuk mendata permasalahan-permasalahan terkait seleksi penerimaan CPNS tahun ini dan menjaring saran/masukan untuk pelaksanaan CPNS ke depan, kegiatan koordinasi diharapkan dapat memaksimalkan penyediaan helpdesk dan kanal pengaduan pada Instansi penyelenggara CPNS di daerah.

Tanggapan Aswandi Terkait Soal Tes CPNS Yang Dibuat Kemendikbud

Dalam pembukaannya, Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi menekankan pentingnya ketersediaan dan komitmen narahubung dalam menangani pengaduan pada Instansi penyelenggara CPNS di daerah.

“Petugas di Instansi harus memahami betul ketentuan yang berlaku. Tidak perlu menghindar jika ada pengaduan. Ini salah satu upaya untuk menghindari kekecewaan pelamar CPNS yang sudah bolak balik mencari informasi sebelum mendaftar, tapi setelah mendaftar malah dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi," ujarnya.

Kegiatan koordinasi diawali dengan penyampaian permasalahan umum dalam seleksi CPNS yang disampaikan masyarakat kepada Ombudsman Kalbar, antara lain adanya keberatan calon pelamar CPNS dari luar Kalbar terkait Instansi penyelenggara yang masih mewajibkan melakukan pemberkasan administrasi langsung dan persyaratan IPK yang dinilai masih cukup tinggi, serta permasalahan ketidaklulusan administrasi calon pelamar dengan alasan ketidaksesuaian kualifikasi pendidikan dan formasi/jabatan yang dibuka.

Sesi diskusi diisi dengan penyampaian banyak kendala yang dihadapi masing-masing Instansi penyelenggara (BKPSDM), baik di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten, mulai dari perencanaan hingga proses seleksi CPNS yang berlangsung saat ini.

Halaman
12
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved