Pemprov Kalbar Akan Lakukan Penghijauan Lahan Akibat Karhutla
Seperti yang terjadi sebelumnya banjir terjadi dimana- mana. Itu akbiat ulah manusia juga tidak bisa jaga lingkungan
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
PONTIANAK -Wakil Gubernur Kalimantan Barat, H Ria Norsan mengatakan sesuai dengan intruksi Presiden RI Pemprov Kalbar akan melakulan program penghijauan di tahun 2020 tepatnya di beberapa lokasi yang terkena dampak dari Karhutla.
Ia mengatakan penghijauan lahan bekas kebakaran ini merupakan intruksi presiden kepada seluruh masyarkat Indonesia termasuk Sipil, ASN dan masyarakat umum.
"Kita di minta untuk menjaga lingkungan jangan sampai lingkungan ini membuat kita susah. Seperti yang terjadi sebelumnya banjir terjadi dimana- mana. Itu akbiat ulah manusia juga tidak bisa jaga lingkungan ," ujar Ria Norsan beberapa waktu lalu.
Kemudian kaitan dengan pemprov Kalbar akan ada program penghijauan terutama di beberapa titik bekas lahan kebakaran di tahun 2019.
"Nanti rencananya akan dihijaukan dengan tanaman bermanfaat .Sehingga tanaman itu di jaga oleh masyarakat setempat. Contoh tanaman pisang, jagung dan lainnya .Sehingga perlu di jaga kalau sudah di jaga tidak mungkin di bakar orang," ujar Ria Norsan.
• Dapat Bantuan Menteri Desa PDTT, Berikut Ungkapan Yang Disampaikan Bupati Atbah
Ia katakan maka dari itu yang diutamakan dalam penghijauan adalah lahan yang terkena musibah kebakaran.
"Jika lahannya luas mungkin bisa ditanamai tanaman pohon seperti akasia dan lainnya . Tapi kalau dekat dengan permukiman masyarakat yang bisa ditempuh akan menggunakan tanaman yang bermanfaat dan menghasilkan. Sehingga bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar," pungkasnya.
Sinergi Pemerintah dan Perusahaan
Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan untuk mensukseskan program penghijauan di Kalbar dibutuhkan sinergitas mulai dari Pemerintah Pusat sampai daerah juga masyarakat, serta kontribusi dari perusahaan perkebunan di daerah Kalbar.
Ia mengatakan pada saat jaman Kepemimpinan SBY sebagai presiden RI ada yang namanya kegiatan menanam 1 Miliar pohon.
"Seharusnya bentuk gerakan menanam pohon memang perlu ditingkatkan termasuk pada awal Jokowi menjabat juga ada program itu," ujar Suriansyah.

Namun ia melihat kedepan ini gerakan seperti itu mulai berkurang .Seharunya kegiatan itu memang dilakukan dalam gerakan bersama baik pemerintah pusat, provinsi , kabupaten dan kecamatan dan ormas termasuk masyarakat umum.
"Karena pentingnya pohon bagi lingkungan saya rasa perlu di dukung bersama. Terkait gerakan ini memang harus ada anggaran. Memang dari dulu anggaran cukup besar untuk penyediaan bibitnya untuk menggerakkan masyarakat," tambah Suriansyah.
Dikatakan Suriansyah, banyak instansi yang bisa menganggarkan dana baik tingkat pusat sampai kabupaten.
"Polri saya lihat sudah merintis itu dengan menanam di markas komado mereka. Saya rasa itu perlu di contoh untuk instansi lainnya," ujar Suriansyah.
Ia juga berharap ada kontribusi dari perusahaan daerah terutamana perusahan perkebunan dalam mensukseskan program atau gerakan penghijauan lahan yang memang juga diperlukan .
"Setiap korporasi bisa menjadi penanggung jawab yang baik terhadap lahan yang sudah diberikan oleh negara pada mereka. Seharusnya mereka memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk kegiatan lingkungan dan konservasi di wilayah konsesi masing- masing," ujarnya.
Ia melihat kalau hal tersebut bisa dilakukan tentu mereka bisa menanam di wilayah masing- masing dan untuk wilayah diluar konsesi mereka baru menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara umum .
"Harus ada kontribusi di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Terkait pemilihan tanaman yang akan ditanam direncanakan memilih tanaman yang bisa mendongkrak perekonomian warga sekitar seharusnya memang seperti itu," tandasnya.
Karena tanaman yang di tanam akan di pelihara oleh masyarakat apabila memberikan nilai positif bagi mereka dan apabila nilai ekonominya ada.
" Misalnya menanam buah- buahan atau karet, dan tanaman yang menghasil lainnya tentu dengan sendirinya akan di pelihara oleh masyarkaat di permukiman tersebut," pungkasnya.
Fokus Penghijauan Lahan
Adi Yani baru saja dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan dan Permukiman Lingkungan Hidup Kalbar, Senin (6/1/2020).
Menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, Adi Yani mengatakan bahwa program di tahun 2020 yang akan dilakukan yakni melakukan penghijauan lahan di Kalbar.
Selain itu , ia menegaskan bahwa tugas Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) untuk menanam saat ini harus juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penanaman dilakukan karena setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kalbar. Dengan adanya kebakaran memberikan dampak kepada hutan yang menjadi gundul. Maka harus dilakukan penghijauan.
"Lalu untuk Penghijauan juga tidak hanya dilakukan pada lokasi yang terbakar namun juga di area ibukota kecamatan dan kabupaten. Semua tanaman yang telah ditanam juga harus dilakukan pendataan," ujar Adi Yani.
Selama ini penghijauan juga melalui perda nomor enam tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan. Dalam perda itu adanya menyebutkan setiap perkebunan harus menyisihkan area tujuh persen untuk penghijauan.
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak