Wagub Kalbar : APBD 2026 Harus Berdampak Nyata untuk Kesejahteraan Masyarakat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Paripurna, Selasa 23 September 2025. 

Dalam rapat tersebut, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2026. 

Krisantus menjelaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara yang telah ditetapkan bersama pada 14 Agustus 2025.

“Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah penyusunan APBD dilakukan setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran. Sementara disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada hasil kesepakatan kebijakan umum anggaran dan platform prioritas anggaran sementara Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 14 Agustus 2025,” ungkapnya. 

Krisantus menjelaskan ada beberapa pokok pikiran terkait rancangan APBD Provinsi Kalbar  2026. 

“Untuk Tahun Anggaran 2026, anggaran pendapatan sebesar Rp5.972.633.510.795,” ujarnya. 

Angka itu terdiri dari pendapatan asli daerah sekitar Rp2,98 triliun, pendapatan transfer Rp2,98 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp2,5 miliar

Sementara itu, alokasi belanja daerah pada APBD 2026 ditetapkan sekitar Rp6,22 triliun.

Baca juga: Merayakan Kata di Garis Khatulistiwa, Pontianak Jadi Tuan Rumah Pesta Literasi Indonesia 2025

Belanja tersebut meliputi belanja operasional Rp4,49 triliun, belanja modal Rp718,5 miliar, belanja tak terduga Rp25 miliar serta belanja transfer sebesar Rp987,5 miliar.

Dari sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar Rp300 miliar yang bersumber dari estimasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 2025. 

Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp50 miliar untuk penyertaan modal pada PT Bank Kalbar.

Ia menambahkan, arah kebijakan APBD 2026 diharapkan dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar. 

“Kemudian dapat mengatasi permasalahan-permasalahan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!