Kismit: Penambahan Honor Ad Hoc Harus Berbanding Lurus dengan Kinerja

PONTIANAK - Ketua Pokja Rumah Demokrasi (PRD) Kalbar, Zainuddin Kismit menilai jika kebijakan Menkeu terhadap penambahan anggaran di NPHD perlu di apresiasi hanya saja terlihat adanya miskomunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang berkepentingan.

"NPHD itu di desak pada bulan Oktober harus selesai di tanda tangani tetapi Menkeu tidak mengakomodir aturan tambahan tersebut saat sebelum NPHD di sepakati, sehingga jika dilihat ada kesenjangan antara Kemendagri dan Menkeu dalam mengakomidir anggaran pilkada ini," Zainudin Kismit, Senin (30/12/2019).

Dengan adanya penambahan anggaran penyelenggaran, lanjut Zai, sebenarnya berdampak positif.

• Kismit: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Belajar dari Pengalaman

Satu di antaranya untuk menekan adanya penyelenggara di tingkat bawah yang bermain dengan cakada.

"Artinya kualitas kinerja harus berbanding lurus," harap Zainudin Kismit.

Hanya saja, kata Zai,seperti yang diketahui NPHD untuk pilkada itu diambil dari APBD dan APBD setiap daerah memiliki batasan yang berbeda-beda.

Tinggal bagaimana, harapnya, Menkeu mampu mengintervensi daerah untuk melakukan penambahan anggaran untuk penyelenggara.

"KPU juga harus aktif untuk mendorong penambahan anggaran ini demi kelancaran pilkada, untuk teknis tentunya pihak-pihak terkait lebih memahaminya," tutup Zainudin Kismit.

Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak