PSI Kalbar Siap Usung Anak Muda Pada Pilkada Serentak di Kalbar, Leo Suhandi Masuk Daftar

"Tidak mungkin cost politik dibebankan pada Bupati saja, atau Wakil Bupati lebih besar karena akan menyebabkan pecah kongsi," kata Wakil Ketua DPRD Kalbar ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Kalbar, Eka Kurniawan menegaskan jika partainya juga komit tidak menerima mahar.

"Mahar-mahar ini sudah gak jaman, kita berusaha sedapat mungkin menekan pengeluaran pada saat pembiayaan pilkada, serendah-rendahnya calon mengeluarkan dana."

"Supaya tidak terjadi saat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dipaksa untuk mengembalikan modal yang telah dia keluarkan," ungkapnya.

Maka dari itu, kata dia, kerjasama yang dibangun bukan berdasarkan mahar, tapi bagaimana memerintah secara baik dan benar disetiap kabupaten dimasa yang akan datang.

"PDI Perjuangan berkomitmen untuk tidak ada mahar, rill pengeluaran dikeluarkan para calon untuk mereka di lapangan, PDI Perjuangan juga tidak pernah membicarakan mahar untuk berkoalisi, namun berdasarkan kerjasama yang baik untuk mengelola suatu daerah dimasa yang akan datang," ujarnya.

"PDI Perjuangan saya rasa tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal untuk bertarung, paling biaya yang rill biasa sosialisasi ke masyarakat dan juga uang saksi, karena biaya logistik juga ditanggung KPU dan dianggarkan negara," timpal Eka.

Lebih lanjut, ia pun berharap agar proses demokrasi di Indonesia kedepan dapat berjalan dengan baik.

"Jangan ada lagi serangan fajar dan sebagainya, akan membuat pertarungan menjadi sangat tidak fair, marilah kita bertarung program, adu visi untuk masyarakat," pungkasnya. (*)