Pertanyakan Alasan TMS, Peserta CPNS dari Teknik Sipil Polnep Datangi BKPSDM Mempawah

MEMPAWAH - Masa sanggah penerimaan CPNS di kabupaten Mempawah telah dimulai dimana ada 80 pesrta yabg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahannya.

Satu diantara pendaftar, Nandar Rezky Ramadhan mendatangi langsung BKPSDM Mempawah karena dirinya dinyatakan TMS.

"Kami ada sekitar 13 orang dari Teknik Sipil Polnep, yang mempertanyakan kenapa kami di TMS rata-rata kami dari Mempawah, ada juga yang dari Pontianak."

"Dimana untuk CPNS kabupaten Mempawah dari jurusan D4 Teknik Sipil Polnep, kami dari D4 semuanya dikatakan TMS," ujarnya.

• 80 Peserta CPNS Mempawah Dinyatakan tidak Memenuhi Syarat

Ia mengaku mempertanyakan ini karena semua berkas yang diminta saat pendaftaran telah sesuai dengan yang diminta panitia.

Namun kemudian dianggap TMS karena prodi dirinya bersama rekannya tidak sesuai permintaan dari panitia.

"Jadi hasil pencarian kami, masalahnya di jurusannya atau prodinya tidak sesuai, padahal pengumuman panitia di Mempawah kualifikasi pendidikan bersifat umum, S1 atau D4 teknik Sipil."

"Jadi seperti teman saya jabatan yang dilamar Ahli pertama, Teknik Jalan dan Jembatan dengan kualifikasi pendidikan S1 atau D4 Teknik Sipil tanpa di jabarkan jurusan dan prodinya, namun tetap di TMS," ungkapnya.

Sehingga mereka mempertanyakan ketika keluar pengumuman administrasi tidak lulus karena tidak sesuai prodi.

"Jika mengacu dari penerimaan awal maka teknis sipil mencakup semua prodi, perencanaan perumahan dan pemukiman masuk ke teknis sipil," katanya

Kemudian masalah lain menurutnya terkait legalitas prodi mereka yang menurut panitia penerimaan tidak terdaftar di kemenpan.

"Masalah lain mereka katakan prodi kami tidak terdaftar di Kemenpan, padahal kami sudah menyerahkan akreditasi dan keterangan dari jurusan," katanya.

Sementara itu pendaftar lainnya, Geni Alditra mengaku sudah mencoba membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain.

"Kami mencoba mencari pembanding di daerah lain D4 rata-rata diterima dengan formasi yang sama, sementara kami di Mempawah di tolak. Jawaban mereka memiliki kebijakan setiap daerah berbeda-beda," tuturnya.

Sementara menurut pihaknya kebijakannya ada kerancuan kebijakan, dimana tidak ada kesesuaian antara kebijakan pusat, provinsi dan daerah.