Sutarmijdi Tekankan Transparansi, Ciptakan e-Katalog Sebagai Sistem Sederhana Pengadaan Barang
Cari kemudahan dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi sangat penting kedepannya untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan
Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
Pemerintah Provinsi Kalbar sebelumnya telah meresmikan Data Analytic Room, November 2019 kemarin. Dibuatnya Data Analytic Room dimaksudkan sebagai sarana penganalisa dan pemantau pembangunan berbasis data.
Saat peresmian dihadiri pula, pihak Korsupgah KPK RI, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Komisi Informasi RI dan Forkompimda Provinsi Kalbar serta kepala daerah kabupaten-kota se Kalbar.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan pembangunan Data Analytic Room ini bertujuan untuk menyediakan ruang penyajian data pembangunan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pemerintah, serta mendukung pengambilan keputusan.
"Kita berupaya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, supaya akuntabel dan bisa mendapatkan trust dari masyarakat," ucap Midji saat itu.
Dengan adanya transparansi, Midji menegaskan itulah tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga transparansi menjadi syarat utama.
Data Analytic Room dibuat untuk menyuguhkan data-data pada warga, akademisi, media dan stakeholder yang mempunyai kepentingan.
"Masyarakat bisa mengaksesnya, data terbuka, kode terbuka dan kolaborasi terbuka. Itu nanti akan terus kita tingkatkan,"ucap Midji.
Dengan penyajian data yang valid dan berkualitas, Midji menegaskan siapapun yang akan berinvestasi di Kalbar dapat melihat dan mencari info terdahulu.
Sehingga tidak adalagi yang ditutupi oleh pemerintah, termasuk kegiatan APBD akan dipampang dan masyarakat mengetahui APBD untuk apa dan pembangunannya apa.
Semua kegiatan pemerintah dan data yang akan dipublis, data juga terkoneksi dengan kabupaten-kota yang ada.
Keterbukaan informasi disebutnya perlu guna menunjang transparansi pengelolaan pemerintahan, ia tidak akan main-main dengan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan setiap kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berdambak luas bagi masyarakat. (ang)
