Sutarmijdi Tekankan Transparansi, Ciptakan e-Katalog Sebagai Sistem Sederhana Pengadaan Barang

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menekankan kepada seluruh jajaran di pemerintahannya untuk mengedepankan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal ini disampaikannya saat sosialisasi penyusunan Katalog Elektronik Lokal (e-Katalog) pada Pemerintah Provinsi Kalbar yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (12/12/2019).

E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun, dikelola dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah. 

Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.

Dalam hal ini Midji menyampaikan, setelah elektronik katalog ini tersusun dirinya berharap dapat di lakukan evaluasi-evaluasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa supaya lebih sederhana.

• Gubernur Sutarmidji Dukung Program Satu Desa Satu Perawat Guna Percepatan Desa Mandiri

"Kemudian bisa diusulkan kepada yang berwenang sehingga semuanya bisa transparan. Sehingga ketika di audit, audit itu tidak lagi suka-suka," ujarnya aaat memberikan sambutan.

Ia mengataakan agar dinas, badan atau biro yang menangani hal-hal seperti ini harus melakukan evaluasi-evaluasi.

"E-Katalog lokal ini sangat penting bagi kita untuk percepatan-percepatan pelaksanaan pembangunan,” tukasnya.

Pengadaan barang dan jasa harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan masyakarat Kalbar," ujarnya.

Kemudian ia juga berharap agar akses bagi para pelaku usaha untuk terlibat dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa semakin bertambah dengan tersedianya katalog elektronik lokal pada Pemprov Kalbar.

"Segala sesuatu yang gagal segera dievaluasi penyebabnya. Ktika itu di ranah kita, lakukan perbaikan sistemnya. Kalau tidak ada evaluasi, pasti akan seperti itu-itu aja," jelasnya.

Midji mengatakan agar Pengadaan barang dan jasa melakukan konsultasi dan meminta pendampingan dari LKPP-RI dalam rangkaian proses penyusunan Katalog Elektronik Lokal.

"Cari kemudahan dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi sangat penting kedepannya untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Midji menjelaskan, prinsip - prinsip pengadaan barang/jasa yang dianut oleh Pemprov Kalbar adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan diskriminatif serta akuntabel, dimana salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah pengadaan melalui katalog elektronik atau e-Katalog.

Data Analytic

Pemerintah Provinsi Kalbar sebelumnya telah meresmikan Data Analytic Room, November 2019 kemarin. Dibuatnya Data Analytic Room dimaksudkan sebagai sarana penganalisa dan pemantau pembangunan berbasis data.

Saat peresmian dihadiri pula, pihak Korsupgah KPK RI, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas), Komisi Informasi RI dan Forkompimda Provinsi Kalbar serta kepala daerah kabupaten-kota se Kalbar.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyebutkan pembangunan Data Analytic Room ini bertujuan untuk menyediakan ruang penyajian data pembangunan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pemerintah, serta mendukung pengambilan keputusan.

"Kita berupaya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, supaya akuntabel dan bisa mendapatkan trust dari masyarakat," ucap Midji saat itu.

Dengan adanya transparansi, Midji menegaskan itulah tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga transparansi menjadi syarat utama.
Data Analytic Room dibuat untuk menyuguhkan data-data pada warga, akademisi, media dan stakeholder yang mempunyai kepentingan.

"Masyarakat bisa mengaksesnya, data terbuka, kode terbuka dan kolaborasi terbuka. Itu nanti akan terus kita tingkatkan,"ucap Midji.
Dengan penyajian data yang valid dan berkualitas, Midji menegaskan siapapun yang akan berinvestasi di Kalbar dapat melihat dan mencari info terdahulu.

Sehingga tidak adalagi yang ditutupi oleh pemerintah, termasuk kegiatan APBD akan dipampang dan masyarakat mengetahui APBD untuk apa dan pembangunannya apa.

Semua kegiatan pemerintah dan data yang akan dipublis, data juga terkoneksi dengan kabupaten-kota yang ada.

Keterbukaan informasi disebutnya perlu guna menunjang transparansi pengelolaan pemerintahan, ia tidak akan main-main dengan pelayanan publik dan pengelolaan pemerintahan setiap kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berdambak luas bagi masyarakat. (ang)