Sutarmijdi Tekankan Transparansi, Ciptakan e-Katalog Sebagai Sistem Sederhana Pengadaan Barang
Cari kemudahan dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi sangat penting kedepannya untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan
Penulis: Anggita Putri | Editor: Madrosid
PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menekankan kepada seluruh jajaran di pemerintahannya untuk mengedepankan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
Hal ini disampaikannya saat sosialisasi penyusunan Katalog Elektronik Lokal (e-Katalog) pada Pemerintah Provinsi Kalbar yang diselenggarakan di Hotel Mercure Pontianak, Kamis (12/12/2019).
E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun, dikelola dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah.
Katalog lokal merupakan bagian dari sistem e-katalog LKPP yang memuat katalog nasional, sektoral dan lokal.
Dalam hal ini Midji menyampaikan, setelah elektronik katalog ini tersusun dirinya berharap dapat di lakukan evaluasi-evaluasi dalam sistem pengadaan barang dan jasa supaya lebih sederhana.
• Gubernur Sutarmidji Dukung Program Satu Desa Satu Perawat Guna Percepatan Desa Mandiri
"Kemudian bisa diusulkan kepada yang berwenang sehingga semuanya bisa transparan. Sehingga ketika di audit, audit itu tidak lagi suka-suka," ujarnya aaat memberikan sambutan.
Ia mengataakan agar dinas, badan atau biro yang menangani hal-hal seperti ini harus melakukan evaluasi-evaluasi.
"E-Katalog lokal ini sangat penting bagi kita untuk percepatan-percepatan pelaksanaan pembangunan,” tukasnya.
Pengadaan barang dan jasa harus memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam pembangunan kesejahteraan masyakarat Kalbar," ujarnya.
Kemudian ia juga berharap agar akses bagi para pelaku usaha untuk terlibat dalam aktivitas pengadaan barang dan jasa semakin bertambah dengan tersedianya katalog elektronik lokal pada Pemprov Kalbar.
"Segala sesuatu yang gagal segera dievaluasi penyebabnya. Ktika itu di ranah kita, lakukan perbaikan sistemnya. Kalau tidak ada evaluasi, pasti akan seperti itu-itu aja," jelasnya.
Midji mengatakan agar Pengadaan barang dan jasa melakukan konsultasi dan meminta pendampingan dari LKPP-RI dalam rangkaian proses penyusunan Katalog Elektronik Lokal.
"Cari kemudahan dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa. Transparansi sangat penting kedepannya untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Midji menjelaskan, prinsip - prinsip pengadaan barang/jasa yang dianut oleh Pemprov Kalbar adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan diskriminatif serta akuntabel, dimana salah satu mekanisme yang bisa ditempuh adalah pengadaan melalui katalog elektronik atau e-Katalog.
Data Analytic
