Sertifikat Redistribusi Tanah

BPN Kalbar Tuntaskan Target 111.000 Pembuatan Sertifikat 2019

Ery Suwondo menyebutkan pertanggal 8 Desember 2019 jumlah sertifikat yang telah terbit sebanyak 111.000 atau (100%).

PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Ery Suwondo saat memberikan sambutan pada penyerahan sertifikat program redistribusi tanah pada ribuan warga Kalbar di Pontianak Convention Center menyebutkan tahun 2019, BPN Kalbar mendapatkan target 111.000 bidang tanah untuk dibuat sertifikat.

Dari target yang ditetapkan untuk Kalbar, Ery Suwondo menyebutkan pertanggal 8 Desember 2019 jumlah sertifikat yang telah terbit sebanyak 111.000 atau (100%).

"Ini dalam rangka mendukung program reforma agraria BPN Kalbar Kantor telah melakukan sertifikasi tanah melalui kegiatan redistribusi tanah yang sumber tanahnya berasal dari pelepasan kawasan hutan sebanyak 7.056 sertifikat dengan luas 6.311 hektare," ucap Ery Suwondo saat menyampaikan sambutan di Pontianak Convention Center (PCC), Senin (9/12/2019).

Warga Diminta Rp250 Ribu Per Sertifikat Program Redistribusi Tanah, Ini Kronologinya

Penyerahan sertifikat melalui redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan hasil tata batas dari tahun 2014-2016 adalah sebanyak 4.627 sertifikat dengan luas 5.351 hektare tanah.

Lanjut disampaikannya luasan tanah tersebut tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Selain kegiatan redistribusi tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, BPN Kalbar
melakukan sertifikasi tanah yang berasal dari pelepasan hak guna usaha yang berada di Kabupaten Sanggau sebanyak 3.558 sertifikat dengan luas 3.673 hektare.

 "Untuk 2020 ditargetkan ada sekitar 400 ribu sertifikat dari beberapa kegiatan termasuk redistribusi, PTSL, dan lainnya," tambahnya.

Rp250 Ribu Per Sertifikat

Warga Sungai Bulan, Kubu Raya yang mendapatkan sertifikat redistribusi tanah dari pemerintah mengaku ditarik Rp250 ribu persertifikat.

Padahal menurut Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Raden Bagus Agus Widjayanto pembuatan sertifikat ini tanpa adanya biaya sepeserpun, sebab seluruhnya telah ditanggung APBN.

Halaman
123
Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved