Siap Maju di Pilkada, Rektor Universitas Muhamadiyah Pontianak Tawarkan Konsep Bangun Sambas
Pria yang telah memimpin UMP dari tahun 2008 sampai sekarang ini pun menawarkan sejumlah konsep untuk pembangunan daerah
Penulis: Chris Hamonangan Pery Pardede | Editor: Madrosid
PONTIANAK - Rektor Universitas Muhamadiyah Pontianak (UMP) Dr. H. Helman Fachri, SE, MM mengungkapkan kesiapannya untuk maju di pilkada Sambas.
Pria yang telah memimpin UMP dari tahun 2008 sampai sekarang ini pun menawarkan sejumlah konsep untuk pembangunan daerah satu diantara beranda Indonesia tersebut.
"Kabupaten Sambas memiliki sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan, namun belum digarap maksimal sehingga tertinggal dari beberapa kabupaten/ kota di Kalimantan Barat," ujarnya, Kamis (05/12/2019) sesuai yang diterima Tribun.
Hal ini pun pernah ditegaskannya dalam acara Diskusi Panel yang diselenggarakan oleh Komite Mahasiswa Kabupaten Sambas (KMKS) di Pontianak, pada 24 November 2019 di Aula Teknik Untan.
Diungkapkannya, fenomena kondisi daerah Kabupaten Sambas saat ini cukup memprihatinkan berdasarkan data BPS tahun 2018, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia baru mencapai 66,61, dibawah rata-rata IPM Provinsi dan menempati urutan 5 dari 14 Kabupaten/kota.
Jumlah dan prosentase penduduk miskin 8,55 persen, di atas rata-rata provinsi 7,88 persen, dan menempati urutan ke 8 dari 14 kabupaten/ kota.
• Empat Partai di Kapuas Hulu Bahas Koalisi Pilkada 2020
Begitu juga dengan jumlah fakir miskin terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 2016 dengan jumlah 27.599 jiwa, kemudian tahun 2017, 158.921 jiwa dan tahun 2018 mencapai 169.710 jiwa.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dimana tahun 2016 5,24 persen, tahun 2017 5,13 persen dan tahun 2018 5,20 persen.
Sementara itu dari data Indeks desa membangun tahun 2017 terungkap bahwa sebagian besar kondisi desa di kabupaten Sambas masuk dalam klasifikasi desa sangat tertinggal dan tertinggal.
Adapun secara lengkap klasifikasi tersebut yakni desa sangat tertinggal berjumlah 18, desa tertinggal berjumlah 99, desa berkembang berjumlah 5, dan desa maju 17.
Kondisi ketertinggalan di berbagai sektor inilah, lanjutnya, di duga sebagai pemicu meningkatnya berbagai permasalahan sosial seperti kasus cabul yang terus meningkat, tingkat perceraian tinggi, kasus trafficking, wanita rawan sosial ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan anak, kasus narkoba serta kasus sosial lainnya sehingga memerlukan penangan serius dan komprehensif.
"Inilah yang sangat disayangkan karena Kabupaten Sambas memiliki potensi sumber daya melimpah serta letaknya yang strategis," katanya.
Lanjut dikatakannya, untuk berbagai bidang seperti pertanian, perikanan perkebunan, peternakan, dan sedikit sektor pertambangan belum termanfaatkan secara optimal.
Begitu pula posisi geografis yang sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan, kemudian mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah.
Terlebih, memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti Eco Tourism dengan alamnya yang masih potensial.
Selain itu, kata dia, Sambas juga mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (tropical rainforest) yang cukup luas dan memiliki berbagai biodiversity endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia.
Kelemahan lain lambatnya pembangunan serta perekonomian daerah, ungkapnya, karena terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik.
Jalan antar desa banyak belum terkoneksi dengan baik, lemahnya daya saing produk karena belum berkembangnya hilirisasi industri dan standarisasi, belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dalam memberikan pelayanan publik.
Termasuk investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah, belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, dan pesisir serta panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah Kecamatan dan desa.
"Berdasarkan potret yang ada, diperlukan terobosan –terobosan baru untuk mempercepat pembangunan di segala bidang," tegasnya.
"Kabupaten Sambas harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kawasan, pembangunan harus dari desa dan kawasan pedesaan, harus ada pusat-pusat unggulan dan industri. Untuk itu diperlukan mitra, investor atau jaringan kerjasama regional, nasional dan international," pungkasnya.